Investasi Tambang Berujung Persoalan, Nama Acel Mewengkang dan Ronald Gioh Ikut Disorot

Reporter : Romeo

BeritaInvestigasiNews.id. Manado,- Dugaan persoalan kerja sama investasi pertambangan dengan nilai dana mencapai lebih dari Rp1,6 miliar kini menjadi sorotan. Tika Ratnasari, pihak yang mengaku mengalami kerugian, mempertanyakan transparansi pengelolaan modal, kejelasan aktivitas pertambangan hingga pertanggungjawaban pihak-pihak yang disebut terlibat dalam kerja sama tersebut.

Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius yang hingga kini membutuhkan jawaban: ke mana aliran dana investasi tersebut, siapa yang menerima dan mengelolanya, serta apakah penggunaan uang miliaran rupiah itu dapat dibuktikan melalui laporan keuangan dan dokumen transaksi?

Baca juga: Kapolda Sulut Yudo Hermanto: Purnawirawan Polri Tetap Jadi Bagian Penting Pengabdian kepada Bangsa

Menurut pengakuan Tika, dana awal sebesar Rp1,2 miliar telah diserahkan untuk kepentingan kerja sama investasi pertambangan. Namun, setelah dana tersebut digunakan, dirinya mendapat informasi bahwa kegiatan usaha mengalami kerugian.

Tak berhenti di situ, Tika mengaku kembali menyerahkan dana tambahan lebih dari Rp400 juta dengan harapan kegiatan pertambangan dapat berjalan dan menghasilkan keuntungan.

Sayangnya, menurut Tika, hingga saat ini belum ada penyelesaian yang sesuai dengan harapannya.

DANA RP1,2 MILIAR DISEBUT MERUGI, MANA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANNYA?

Dalam keterangannya, Tika menyebut nama Acel Mewengkang alias Acel dan Ronald Gioh sebagai pihak yang memiliki peran dalam rangkaian kerja sama investasi tersebut.

Tika mengungkapkan, kerja sama itu bermula dari tawaran yang disebut melibatkan Ronald Gioh. Dalam pertemuan di Hotel Mercure, Ronald dikabarkan menyampaikan kesediaannya untuk bertanggung jawab apabila terjadi persoalan dalam kegiatan pertambangan.

Pernyataan tersebut, menurut Tika, menjadi salah satu pertimbangan yang membuatnya percaya untuk mengikuti kerja sama investasi.

Namun, setelah dana Rp1,2 miliar diserahkan, muncul informasi mengenai kerugian usaha yang disampaikan Acel.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah tersedia laporan keuangan yang menjelaskan penggunaan modal? Apakah ada bukti pembelian material, pembayaran operasional, tenaga kerja, maupun dokumen aktivitas pertambangan?

Sebab, pernyataan bahwa suatu usaha mengalami kerugian semestinya dapat dijelaskan melalui pembukuan dan bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tanpa transparansi, pihak yang menanamkan modal akan kesulitan mengetahui penyebab kerugian maupun memastikan ke mana dana tersebut digunakan.

DANA TAMBAHAN RP400 JUTA LEBIH, PENYELESAIAN MASIH DIPERTANYAKAN

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah Tika mengaku kembali mengeluarkan dana lebih dari Rp400 juta.

Dana tambahan tersebut, menurut pengakuannya, diberikan dengan harapan kegiatan pertambangan dapat menghasilkan keuntungan sekaligus menutup kerugian sebelumnya.

Namun, hingga kini Tika mengaku belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.

Ia pun mempertanyakan siapa saja yang menerima dana tersebut, berapa jumlah yang diterima masing-masing pihak, serta untuk kepentingan apa uang itu digunakan.

Pertanyaan ini penting dijawab melalui bukti konkret, bukan sekadar penjelasan lisan.

Apabila memang terjadi kerugian dalam kegiatan usaha, laporan operasional dan pertanggungjawaban keuangan menjadi bagian penting untuk mengungkap duduk persoalan secara objektif.

PERNYATAAN TERTULIS JUNI 2025, JANJI CICILAN RP10 JUTA PER BULAN DISOROT

Tika juga mengungkapkan bahwa pada Juni 2025, Acel Mewengkang disebut membuat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan mengembalikan dana secara bertahap sebesar Rp10 juta setiap bulan.

Dalam dokumen tersebut, menurut Tika, turut dicantumkan kendaraan Toyota Rush sebagai jaminan apabila kewajiban pengembalian tidak dilaksanakan.

Namun, Tika mengaku belum memperoleh penyelesaian sesuai kesepakatan yang diharapkannya.

Keberadaan dokumen asli, isi pernyataan, realisasi pembayaran, serta status kendaraan yang disebut sebagai jaminan perlu diperiksa dan diklarifikasi.

Jika benar terdapat kesepakatan tertulis, publik tentu menunggu penjelasan mengenai pelaksanaan kewajiban tersebut.

NAMA RONALD GIOH IKUT DISOROT, STATUS ASN PEMPROV SULUT PERLU DIKLARIFIKASI

Selain Acel Mewengkang, nama Ronald Gioh turut menjadi perhatian dalam persoalan ini.

Baca juga: Nama Kiki Mewoh dan Yuho Mencuat dalam Dugaan PETI, Publik Desak Kejaksaan Telusuri Aliran Dana

Tika mengaku Ronald merupakan salah satu pihak yang sejak awal ikut meyakinkannya untuk mengikuti kerja sama investasi pertambangan. Bahkan, menurut pengakuannya, Ronald pernah menyampaikan kesediaan bertanggung jawab apabila terjadi persoalan dalam kegiatan usaha tersebut.

Tika juga mengaku mengalami kesulitan menghubungi Ronald karena komunikasi disebut telah diblokir, termasuk melalui nomor yang menurutnya digunakan oleh istri Ronald.

Sorotan lainnya berkaitan dengan status Ronald Gioh yang menurut pengakuan Tika merupakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan disebut menjabat sebagai Kepala Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Informasi mengenai status kepegawaian dan jabatan tersebut masih membutuhkan konfirmasi resmi dari instansi terkait.

Jika benar yang bersangkutan merupakan ASN, penting untuk mendapatkan kejelasan apakah keterlibatannya dalam kerja sama tersebut dilakukan dalam kapasitas pribadi atau berkaitan dengan jabatan kedinasan.

Status ASN tentu tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Namun, apabila ditemukan indikasi pelanggaran ketentuan kepegawaian maupun hukum, hal tersebut perlu ditelusuri melalui mekanisme yang berwenang.

LAPORAN SUDAH DI POLRES MANADO, MEDIASI DISEBUT BELUM MEMBUAHKAN HASIL

Tika menyebut persoalan investasi tersebut telah dilaporkan ke Polres Manado.

Menurut keterangannya, proses mediasi bahkan telah memasuki tahap kedua. Namun, hingga kini belum menghasilkan kesepakatan penyelesaian.

Kondisi ini membuat Tika berharap kepolisian memberikan kejelasan mengenai perkembangan laporan, status penanganan perkara, serta langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik.

Publik juga menunggu apakah bukti penyerahan dana, dokumen pernyataan tertulis, komunikasi para pihak, dan keterangan terkait aktivitas pertambangan telah diperiksa secara menyeluruh.

Mediasi yang belum menghasilkan kesepakatan memang tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana. Namun, laporan masyarakat tetap membutuhkan kepastian proses dan tindak lanjut sesuai ketentuan hukum.

DELAPAN PERTANYAAN YANG MENUNGGU JAWABAN

Dalam persoalan ini, terdapat sejumlah pertanyaan yang patut mendapatkan penjelasan terbuka:

Baca juga: Gudang Solar di Kadoodan Kembali Disorot, Charel Akui Aktivitas dan Kepemilikan, Kapolres Bitung Didesak Selidiki

1- Ke mana aliran dana awal investasi sebesar Rp1,2 miliar?

2- Untuk apa dana tambahan lebih dari Rp400 juta digunakan?

3- Siapa saja yang menerima dan mengelola dana tersebut?

4- Apakah tersedia laporan keuangan dan bukti kegiatan pertambangan?

5- Bagaimana realisasi kesepakatan pengembalian Rp10 juta setiap bulan?

6- Bagaimana status kendaraan Toyota Rush yang disebut sebagai jaminan?

7- Apakah status dan jabatan Ronald Gioh sebagai ASN Pemprov Sulut sesuai dengan data kepegawaian?

8- Bagaimana perkembangan laporan Tika Ratnasari di Polres Manado?

JANGAN BIARKAN PERSOALAN DANA MILIARAN RUPIAH TANPA KEPASTIAN

Persoalan ini membutuhkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dari seluruh pihak yang terlibat. Nilai dana yang mencapai lebih dari Rp1,6 miliar bukan jumlah kecil, sehingga setiap penggunaan modal semestinya dapat dijelaskan secara terukur dan didukung bukti yang sah.

Tika berharap Acel Mewengkang dan Ronald Gioh memberikan penjelasan terbuka mengenai peran masing-masing, pengelolaan dana, serta komitmen penyelesaian yang menurutnya pernah disampaikan.

Di sisi lain, Polres Manado diharapkan memberikan kepastian mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan.
Jika ditemukan bukti adanya perbuatan melawan hukum, proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebab, persoalan utamanya bukan hanya soal investasi yang disebut mengalami kerugian, tetapi juga menyangkut transparansi, tanggung jawab, dan kepastian hukum atas dana miliaran rupiah.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh konfirmasi langsung dari Acel Mewengkang, Ronald Gioh, maupun pihak Polres Manado. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang disebutkan untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, dan bukti pendukung demi pemberitaan yang berimbang.

Editor : Romeo

Investigasi
Berita Populer
Berita Terbaru