Dugaan Gudang Solar Ilegal di Minut Mencuat, Kapolri dan Kapolda Sulut Didesak Turun Tangan

Reporter : Romeo

BeritaInvestigasiNews.id. Minut,- Dugaan praktik penimbunan dan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Kema Satu, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), mulai menuai sorotan tajam masyarakat.

Sebuah lokasi yang diduga menjadi gudang penampungan solar subsidi kini menjadi perhatian. Berdasarkan bukti visual yang beredar serta informasi yang dihimpun dari lapangan, aktivitas di lokasi tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait pengawasan distribusi BBM subsidi dan langkah penegakan hukum oleh aparat terkait.

Baca juga: Nyawa Anak Melayang, Publik Tagih Transparansi dan Ketegasan Aparat Penegak Hukum

Informasi yang berkembang di tengah masyarakat turut menyebut nama seseorang berinisial Jacob sebagai figur yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas di gudang tersebut. Namun, dugaan mengenai peran yang bersangkutan masih perlu dibuktikan melalui penyelidikan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Masyarakat mempertanyakan bagaimana dugaan aktivitas penampungan solar subsidi tersebut bisa berlangsung apabila benar terjadi tanpa terdeteksi atau ditindak oleh instansi berwenang.

Pasalnya, solar subsidi merupakan BBM yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dan sektor usaha tertentu yang berhak menerima. Jika terjadi penyimpangan dalam distribusinya, dampaknya berpotensi merugikan masyarakat kecil, termasuk nelayan dan pelaku UMKM yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM bersubsidi.

Atas kondisi tersebut, sejumlah elemen masyarakat mendesak Kapolri Jenderal Polisi Dr. H. Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si. bersama Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol. Yudo Hermanto, S.I.K., M.M. agar memberikan perhatian serius terhadap dugaan aktivitas di Kema Satu.

"Kami mendesak Kapolri dan Kapolda Sulut segera turun tangan, memeriksa lokasi gudang di Kema Satu, memverifikasi peran Jacob, membongkar jaringan distribusi, serta menindak seluruh pihak yang terbukti terlibat. Jangan sampai praktik yang merugikan masyarakat dan keuangan negara dibiarkan tanpa penanganan hukum," tegas salah satu perwakilan masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Baca juga: Pesan Winardi untuk Kindangen: Lanjutkan Penanganan Perkara, Tetap Profesional dan Satu Komando

Desakan masyarakat tidak berhenti pada pemeriksaan lokasi gudang. Aparat penegak hukum juga diminta menelusuri seluruh mata rantai distribusi, mulai dari sumber pasokan solar di SPBU, dugaan praktik pengumpulan dan pengangkutan, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penampungan maupun distribusinya.

Jika ditemukan indikasi keterlibatan oknum atau pihak lain yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut, masyarakat meminta agar semuanya diperiksa secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Secara hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dijerat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar apabila unsur tindak pidananya terbukti.

Sementara itu, upaya awak media untuk menghubungi Jacob guna memperoleh klarifikasi terkait informasi dan dugaan aktivitas di lokasi tersebut belum membuahkan hasil. Yang bersangkutan disebut sulit ditemui sehingga belum diperoleh keterangan maupun tanggapan langsung.

Baca juga: Kapolda Yudo Hermanto Pimpin Sertijab Dirreskrimsus dan Kapolres Boltim, Tegaskan Regenerasi dan Penguatan Kinerja Polri

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan aktivitas penampungan solar subsidi di Kema Satu masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari aparat berwenang. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan terhadap semua pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

Kini masyarakat Minahasa Utara menunggu langkah konkret aparat penegak hukum. Apakah dugaan gudang penampungan solar subsidi di Kema Satu akan diperiksa secara menyeluruh?

Publik membutuhkan jawaban, bukan sekadar janji penindakan. Sebab, BBM subsidi adalah hak masyarakat yang berhak menerima, bukan komoditas yang boleh diselewengkan demi kepentingan segelintir pihak.

Editor : Romeo

Investigasi
Berita Populer
Berita Terbaru