BeritaInvestigasiNews.id. Minahasa,- Dugaan praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di SPBU 74.593.21 Tateli, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, kembali menjadi sorotan. Aktivitas yang diduga melibatkan pihak pengelola SPBU tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Berdasarkan pantauan investigasi awak media, Rabu (18/11/2026), terlihat antrean kendaraan yang cukup panjang di area SPBU Tateli. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya aktivitas distribusi solar yang perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak berwenang.
Baca juga: Nyawa Anak Melayang, Publik Tagih Transparansi dan Ketegasan Aparat Penegak Hukum
Sejumlah warga di sekitar lokasi mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut disebut-sebut telah berlangsung cukup lama. Bahkan, warga menyebut nama Kiki Supit yang diduga memiliki peran sebagai pengelola sekaligus penanggung jawab SPBU tersebut.
"Sudah lama aktivitas seperti itu berlangsung. Yang kami dengar, pengelolanya bernama Kiki Supit," ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tak hanya itu, muncul pula informasi dari warga mengenai dugaan hubungan keluarga antara Kiki Supit dengan seorang oknum anggota Polisi Wanita (Polwan) berinisial PP yang disebut bertugas di Polda Sulawesi Utara.
Informasi tersebut tentu perlu diverifikasi secara profesional. Oleh karena itu, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulut diminta menelusuri kebenaran informasi tersebut, termasuk memastikan apakah benar terdapat hubungan keluarga sebagaimana disampaikan warga.
JANGAN ADA HUKUM YANG TEBANG PILIH!
Jika dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut terbukti melalui proses penyelidikan dan alat bukti yang sah, aparat penegak hukum diminta mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Dr. Yudho Hermanto, S.I.K., M.M., juga diharapkan memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Baca juga: Pesan Winardi untuk Kindangen: Lanjutkan Penanganan Perkara, Tetap Profesional dan Satu Komando
Pasalnya, solar bersubsidi merupakan hak masyarakat yang telah memenuhi persyaratan. Jika distribusinya disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, dampaknya bukan hanya merugikan konsumen yang berhak, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Secara hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dikenakan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar, bukan Rp500 juta.
PUBLIK MENUNGGU LANGKAH NYATA APARAT
Kini, publik menunggu apakah aparat penegak hukum akan segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan aktivitas di SPBU 74.593.21 Tateli.
Pemeriksaan dinilai penting untuk dilakukan secara objektif, antara lain dengan mencocokkan rekaman CCTV, data transaksi pengisian, identitas kendaraan, frekuensi pengisian, volume BBM yang disalurkan, serta kelengkapan dan legalitas kendaraan.
Jangan sampai dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi terus berlangsung tanpa pengawasan yang memadai. Jika memang ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan secara transparan dan profesional.
Di sisi lain, pihak pengelola SPBU, Kiki Supit, serta pihak-pihak yang disebut dalam informasi warga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi agar pemberitaan tetap berimbang.
Sebab, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada sorotan publik. Harus ada pemeriksaan, pembuktian, dan tindakan nyata berdasarkan hukum yang berlaku.
Editor : Romeo