Kejati Jatim Tahan Advokat dan Tiga Pejabat PDTS KBS Terkait Korupsi Dana Pengurusan Perkara Rp2,41 Miliar

Reporter : Redaksi

Surabaya , Beritainvestigasinews.id, 

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan dan menahan seorang advokat berinisial MM ( Dr. Ma'ruf Syah, S.H., M.H.), beserta tiga petinggi Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan periode 2025–2026. 

Penetapan tersangka yang disertai penahanan selama 20 hari ke depan ini mencuat setelah penyidik menemukan aliran dana kas perusahaan sebesar Rp2,41 miliar yang diklaim untuk pengurusan perkara, namun justru dinikmati sendiri oleh sang pengacara.

Ketiga pejabat PDTS KBS yang turut ditahan masing-masing berinisial MN ( Mochammad Nahroni Direktur Keuangan dan SDM), NW (Direktur Operasional dan Umum), serta EES (Anggota Badan Pengawas).

Bermula dari Upaya Tutup Perkara

Kasus ini bermula pada Februari 2025, saat jajaran direksi dan karyawan PDTS KBS menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terkait dugaan korupsi sewa tenant. Tersangka EES (Eliya Emi Suprapto ), kemudian meminta bantuan hukum kepada advokat MM ( Dr. Ma'ruf Syah, S.H., M.H.), 

untuk menutup perkara tersebut.

Dalam kesepakatannya, MM ( Dr. Ma'ruf Syah, S.H., M.H.), 

meminta imbalan jasa hukum (lawyer fee) sebesar Rp100 juta serta dana penutupan perkara senilai Rp500 juta. Atas persetujuan direksi NW ( Nurika Widyasanti ) dan MN, ( Mochammad Nahroni Direktur Keuangan dan SDM ).

uang kas PDTS KBS dicairkan dan diserahkan kepada MM, ( Dr. Ma'ruf Syah, S.H., M.H.), 

namun dana tersebut tidak pernah sampai ke tangan penyidik Kejari Tanjung Perak.

Dua bulan berselang, tepatnya pada April 2025, giliran Kejati Jatim yang memeriksa jajaran PDTS KBS terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013–2024. 

Tersangka MM ( Dr. Ma'ruf Syah, S.H., M.H.), kembali meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana pengurusan perkara awal sebesar Rp995 juta. Permintaan dana tersebut terus membengkak hingga total pengeluaran kas mencapai Rp2,41 miliar.

"Sama seperti sebelumnya, uang tersebut tidak pernah diberikan kepada penyidik dan pemeriksaan hukum tetap berjalan," tulis keterangan resmi tim penyidik Kejati Jatim.

Rekayasa Dokumen Fiktif

Untuk menutupi pencairan kas perusahaan senilai Rp2,41 miliar tersebut agar tampak legal, para tersangka diduga membuat serangkaian dokumen fiktif. Dokumen rekayasa itu meliputi perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, laporan peninjauan standar operasional prosedur (SOP), hingga kuitansi pembayaran honorarium konsultan hukum.

Selain pengeluaran fiktif jasa hukum, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur juga menemukan penyimpangan kas operasional PDTS KBS tahun anggaran 2025–2026—seperti biaya BBM, THR, dan honorarium—yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Total kerugian keuangan negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp3,27 miliar.* red

Editor : Nugik Ramadhan

Investigasi
Berita Populer
Berita Terbaru