BeritaInvestigasiNews.id. Manado,- Ketua PAMI Perjuangan, Jonathan Mogonta, meminta Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan penelusuran dan klarifikasi secara mendalam terhadap pelaksanaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lotta di Kecamatan Pineleng, yang dibiayai melalui dua tahun anggaran berbeda dengan total nilai mencapai sekitar Rp67,8 miliar.
Desakan tersebut disampaikan pada Senin, 29 Desember 2025.
Permintaan klarifikasi ini mencuat menyusul adanya dua paket pekerjaan berbeda namun berada pada lokasi induk yang sama, yang masing-masing bersumber dari APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2024 dan 2025, serta dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Manado.
Baca juga: Korupsi dan Mangkir Kerja Berujung Pemecatan, Pemkot Manado Kirim Pesan Keras ke ASN
Berdasarkan data pengadaan publik, pada TA 2024 tercatat paket pekerjaan “Pembangunan SPAM” dengan kode LPSE 2982349 senilai sekitar Rp24,9 miliar. Selanjutnya, pada TA 2025, kembali muncul paket “Peningkatan IPA Lotta” dengan kode LPSE 10025696000 senilai sekitar Rp42,9 miliar, yang dilaksanakan pada lokasi yang sama.
Jonathan Mogonta menegaskan, secara teknis proyek SPAM memang memungkinkan dikerjakan secara bertahap karena merupakan satu kesatuan sistem, mulai dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) hingga jaringan distribusi.
Namun demikian, hal tersebut tidak menghapus kewajiban transparansi dan akuntabilitas, terlebih proyek ini menyangkut anggaran besar dan kebutuhan dasar masyarakat.
Baca juga: Keluhan Warga Langsung Ditindaklanjuti, PDAM Manado Buktikan Komitmen Pelayanan Prima
“Kami menginginkan Kejaksaan turun tangan melakukan klarifikasi administratif dan teknis, untuk memastikan pembagian lingkup pekerjaan masing-masing paket benar-benar jelas, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan perencanaan awal,” tegas Jonathan.
Menurutnya, klarifikasi sejak dini justru merupakan langkah preventif guna mencegah potensi persoalan hukum di kemudian hari, sekaligus menjaga akuntabilitas keuangan daerah serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proyek strategis penyediaan air bersih bagi warga Kota Manado.
Selain Kejaksaan, PAMI Perjuangan juga mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar melakukan audit dan evaluasi teknis, mencakup output fisik, volume pekerjaan, hingga capaian layanan dari masing-masing paket proyek SPAM Lotta.
Baca juga: MBG Mandek di Manado, Ribuan Siswa Tak Terima Makanan Bergizi: Ke Mana Aliran Anggarannya?
“Proyek air bersih adalah proyek yang langsung menyentuh hak dasar masyarakat. Publik berhak tahu apa yang dikerjakan, berapa volumenya, dan apa manfaat riil yang diterima masyarakat,” ujar Jonathan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas PUPR Kota Manado, John Suwu, belum memberikan klarifikasi resmi terkait pelaksanaan dua paket proyek SPAM Lotta tersebut.
Editor : Kaperwil Sulut Romeo