BeritaInvestigasiNews.id. Sulut,- Lonceng peringatan keras kini berdentang di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sinar tajam Komite Talenta mulai menyorot satu per satu pejabat tinggi pratama, menandai dimulainya fase krusial penataan birokrasi menuju arah baru yang lebih solid dan terukur.
Di bawah komando Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, SIP., MM, langkah cepat langsung diambil sesaat setelah dirinya resmi dilantik. Tanpa menunggu waktu lama, ia bergerak sigap menghadap Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus untuk melaporkan kesiapan perombakan besar-besaran jajaran pejabat tinggi pratama.
Baca juga: 65 Tahun Bank SulutGo, Dari Torang Pe Bank Menjadi Pilar Penggerak Ekonomi Sulut dan Gorontalo
Agenda besar ini bukan sekadar rotasi biasa. Ini adalah fondasi pembentukan “Kabinet Sulut Maju” yang diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah dengan satu komando yang kuat dan selaras.
Namun, di balik gerak cepat tersebut, Tahlis juga melontarkan sindiran tajam yang menggugah kesadaran para Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyinggung masih adanya pejabat yang dinilai “belum move on” dari kepemimpinan sebelumnya.
“Jika pemimpinnya sekarang Pak YSK dan Wakilnya (VM), maka pantulannya harus YSKVM. Bukan yang lain. Kalau masih ada pejabat tinggi pratama yang pantulannya tidak sama, itu namanya kurang ajar,” ujar Tahlis dengan nada santai namun sarat makna.
Pernyataan itu menjadi sinyal tegas bahwa loyalitas kini menjadi harga mati. Dalam proses rolling kali ini, seleksi dipastikan berlangsung ketat, objektif, dan berbasis data.
Baca juga: MBG Mandek di Manado, Ribuan Siswa Tak Terima Makanan Bergizi: Ke Mana Aliran Anggarannya?
Komite Talenta yang terdiri dari unsur strategis seperti Sekprov, Kepala BKPSDM, Inspektorat, Asisten III, serta melibatkan Badan Kepegawaian Negara Regional dan kalangan akademisi, diberikan mandat penuh untuk menyaring kandidat terbaik. Setiap posisi akan diisi melalui usulan sejumlah nama yang telah melalui proses evaluasi mendalam berbasis database nasional.
“Kami hanya menyodorkan nama ke gubernur. Misalnya tujuh nama untuk satu SKPD. Gubernur punya hak prerogatif penuh untuk memilih siapa yang punya chemistry, rekam jejak bersih, dan yang pasti satu komando,” jelas Tahlis.
Langkah ini diambil guna memastikan seluruh program dalam RPJMD dapat berjalan tanpa hambatan, tanpa alasan miskomunikasi, dan tanpa adaptasi yang berlarut-larut. Era baru birokrasi Sulut ditandai dengan tuntutan profesionalisme tinggi dan loyalitas tanpa kompromi.
Tahlis pun menegaskan, tidak akan ada lagi ruang bagi pejabat yang bermain di dua kaki atau mencoba “kucing-kucingan” dalam loyalitas.
“Detik dia punya pemimpin baru, detik itu juga loyalitasnya harus berubah. Kalau tidak? Selamat tinggal. Ini harga mati untuk Kabinet Sulut Maju,” tegasnya.
Kini, publik menanti langkah konkret berikutnya dari Gubernur dalam menentukan siapa saja yang akan mengisi posisi strategis. Satu hal yang pasti, angin perubahan telah berhembus kencang dan hanya mereka yang siap beradaptasi yang akan bertahan.
Editor : Kaperwil Sulut Romeo