Beritainvestigasinews.id, BANYUWANGI — Persoalan kemacetan dan antrean kendaraan di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, kembali menjadi perhatian. Ketua DPD Partai Perindo Banyuwangi, Muhaimin, S.E., meminta pihak ASDP Ketapang bersama seluruh instansi terkait tidak hanya melakukan penanganan secara situasional, tetapi juga menyiapkan solusi yang lebih terukur terhadap persoalan tersebut.
Muhaimin menilai kawasan Ketapang memiliki posisi strategis sebagai jalur penghubung Jawa–Bali, sehingga setiap gangguan arus kendaraan dapat berdampak luas terhadap masyarakat, pengguna jasa penyeberangan, pelaku usaha maupun distribusi barang.
“Kami meminta ASDP Ketapang segera mencari dan memberikan solusi konkret terhadap kemacetan yang terjadi. Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang dirugikan karena persoalan antrean yang berulang,” tegas Muhaimin, S.E. Sabtu (26/9)
Menurutnya, persoalan kemacetan tidak semestinya hanya dilihat dari sisi banyaknya kendaraan yang datang, tetapi perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem antrean, kapasitas kantong parkir atau buffer zone, pola pelayanan kendaraan, hingga koordinasi antarinstansi.
“Kalau memang volume kendaraan meningkat, tentu harus ada skema antisipasi. Jangan menunggu antrean mengular panjang baru kemudian dilakukan penanganan. Harus ada langkah preventif,” ujarnya.
Muhaimin juga menyoroti munculnya wacana atau narasi yang berpotensi mengaitkan Pelabuhan Tanjungwangi sebagai penyebab persoalan kemacetan.
Ia meminta agar persoalan tersebut tidak diarahkan kepada Pelabuhan Tanjungwangi apabila kondisi di lapangan menunjukkan aktivitas di pelabuhan tersebut berjalan dengan tertib dan terkendali.
“Jangan sampai Pelabuhan Tanjungwangi justru dijadikan sasaran kambing hitam atas kemacetan yang terjadi. Kita harus bicara berdasarkan fakta dan kondisi di lapangan, bukan berdasarkan asumsi,” tegas Muhaimin.
Menurutnya, jika Pelabuhan Tanjungwangi dalam kondisi aman dan terkendali, maka perlu dilakukan pemeriksaan secara objektif terhadap titik-titik yang memang menjadi sumber kepadatan kendaraan.
“Kalau Tanjungwangi aman dan terkendali, jangan kemudian persoalan kemacetan di tempat lain dialihkan seolah-olah penyebabnya dari sana. Semua harus dibuktikan dengan data, rekayasa lalu lintas, serta kondisi faktual di lapangan,” katanya.
Muhaimin menambahkan, persoalan utama yang harus segera dicari solusinya adalah titik-titik yang menyebabkan antrean kendaraan di kawasan layanan ASDP Banyuwangi, khususnya ketika terjadi peningkatan volume kendaraan menuju penyeberangan.
“Jangan salah alamat. Kalau titik persoalannya berada pada sistem pelayanan, antrean, kapasitas penampungan kendaraan atau pola pengaturan di kawasan ASDP Ketapang, maka di situlah evaluasi dan solusinya harus dilakukan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi data mengenai volume kendaraan, kapasitas kapal, waktu tunggu, pola antrean dan kondisi pelayanan penyeberangan.
“Kita jangan berdebat berdasarkan asumsi. Buka datanya, lihat faktanya, kemudian cari solusi. Dengan begitu masyarakat juga bisa memahami apa sebenarnya yang menyebabkan kemacetan,” lanjutnya.
Muhaimin juga menekankan pentingnya koordinasi antara ASDP, kepolisian, pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, pengelola pelabuhan dan pihak terkait lainnya.
“Kami tidak sedang mencari siapa yang salah. Yang kami dorong adalah bagaimana semua pihak duduk bersama, melihat data dan kondisi faktual di lapangan, kemudian mencari solusi yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” kata Muhaimin.
Ia mengatakan, kemacetan di sekitar Ketapang bukan hanya persoalan pengguna kendaraan yang hendak menyeberang menuju Bali. Dampaknya juga dapat dirasakan masyarakat yang tinggal dan menjalankan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan tersebut.
“Ketika antrean kendaraan terlalu panjang, dampaknya bisa melebar. Aktivitas masyarakat terganggu, perjalanan menjadi lebih lama, distribusi barang ikut terdampak, dan masyarakat sekitar juga merasakan imbasnya,” jelasnya.
Muhaimin meminta agar setiap kebijakan penanganan kemacetan dilakukan berdasarkan data dan kondisi lapangan, bukan semata-mata memindahkan titik kemacetan dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
“Jangan sampai kemacetan hanya dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain. Yang dibutuhkan masyarakat adalah bagaimana antrean bisa dikendalikan sejak awal sampai kendaraan masuk ke kapal dengan sistem yang lebih tertata,” tegasnya.
Ia juga mendorong adanya evaluasi berkala, terutama pada waktu-waktu tertentu ketika terjadi peningkatan jumlah kendaraan.
“Harus ada pola penanganan berdasarkan situasi. Saat kondisi normal tentu berbeda dengan ketika volume kendaraan meningkat tajam. Sistemnya harus fleksibel, tetapi tetap terukur,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Muhaimin berharap persoalan kemacetan di kawasan Ketapang tidak menjadi persoalan yang terus berulang tanpa penyelesaian jangka panjang.
“Ketapang ini merupakan pintu gerbang Jawa menuju Bali. Karena itu, pelayanan dan pengaturan arus kendaraan harus menjadi perhatian serius. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan penyeberangan yang aman, tertib dan memiliki kepastian,” pungkas Muhaimin, S.E.
Ia kembali mengingatkan seluruh pihak agar persoalan kemacetan dibahas secara proporsional, transparan dan berdasarkan fakta, sehingga tidak muncul pihak yang menjadi kambing hitam tanpa dasar yang jelas.
“Sekali lagi, jangan mencari kambing hitam. Mari kita cari titik masalahnya, kita buka datanya, dan kita cari solusinya. Kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama,” tutup Muhaimin.
Red
Editor : Nugik Ramadhan