BeritaInvestigasiNews.id. Sulut,- Penanganan dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sulawesi Utara kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan mengarah pada nama Kiki Mewoh yang berdasarkan informasi berkembang disebut-sebut telah dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan terkait dugaan aktivitas pertambangan ilegal.
Informasi yang beredar menyebutkan, Kiki Mewoh diduga memberikan keterangan bahwa aktivitas pertambangan tersebut bukan sepenuhnya miliknya, melainkan dikaitkan dengan seseorang berinisial WNA alias Yuho.
Bahkan, muncul dugaan bahwa Kiki hanya memperoleh bagian atau fee sekitar 5 hingga 10 persen dari hasil aktivitas pertambangan tersebut.
Jika informasi ini benar dan dapat dibuktikan, persoalan tersebut tentu membuka sejumlah pertanyaan penting. Siapa sebenarnya pemilik modal? Siapa yang mengendalikan operasional pertambangan? Dan siapa pihak yang menikmati keuntungan terbesar dari aktivitas PETI tersebut?
JANGAN HANYA BERHENTI PADA SATU NAMA!
Publik berharap Kejaksaan tidak hanya mendalami pihak yang sudah disebut dalam informasi yang berkembang, tetapi juga menelusuri seluruh kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Pemeriksaan perlu diarahkan pada rantai aktivitas pertambangan, mulai dari pemilik modal, penyedia alat berat, pengendali lapangan, pengatur produksi, hingga pihak yang diduga menerima aliran keuntungan.
Nama WNA alias Yuho yang disebut-sebut dalam informasi tersebut juga perlu diklarifikasi dan didalami apabila terdapat petunjuk maupun bukti yang relevan.
Demikian pula Kiki Mewoh. Dugaan penerimaan fee sebesar 5 hingga 10 persen perlu ditelusuri secara objektif, termasuk dasar penerimaan, hubungan dengan kegiatan pertambangan, serta peran yang bersangkutan dalam aktivitas tersebut.
Jangan sampai penyidikan hanya menyentuh pihak tertentu, sementara dugaan keterlibatan pihak lain yang memiliki peran dalam pembiayaan maupun pengendalian kegiatan tidak ikut terungkap.
UU MINERBA HARUS DITEGAKKAN
Dugaan aktivitas penambangan tanpa izin bukan persoalan ringan. Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2020, mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan undang-undang.
Selain itu, apabila ditemukan indikasi pencemaran atau kerusakan lingkungan, aspek pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup juga perlu didalami.
Karena itu, penanganan perkara PETI tidak cukup hanya berfokus pada aktivitas penambangan di lapangan. Aspek permodalan, kepemilikan peralatan, pengelolaan hasil tambang, serta kemungkinan aliran keuntungan juga perlu menjadi bagian dari pendalaman apabila memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana.
KEJAKSAAN DIMINTA BUKA PERKEMBANGAN PENANGANAN PERKARA
Sejumlah pertanyaan kini menunggu penjelasan resmi dari pihak Kejaksaan.
Apakah Kiki Mewoh telah dimintai keterangan secara resmi? Apakah WNA alias Yuho sudah diklarifikasi? Apakah penyidik telah menelusuri kepemilikan alat berat, sumber pendanaan, serta aliran keuntungan dari dugaan aktivitas PETI tersebut?
Transparansi perkembangan penanganan perkara sangat penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana keseriusan aparat dalam mengungkap dugaan praktik pertambangan ilegal.
Publik tidak meminta seseorang langsung dinyatakan bersalah hanya berdasarkan informasi yang beredar. Namun, masyarakat berhak berharap agar setiap petunjuk yang relevan diperiksa secara profesional, objektif, dan tanpa tebang pilih.
SIAPA PUN YANG TERBUKTI TERLIBAT HARUS BERTANGGUNG JAWAB!
Penegakan hukum terhadap dugaan PETI harus mampu mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa, bukan sekadar berhenti pada pihak yang pertama kali diperiksa atau disebut dalam informasi publik.
Apabila ditemukan bukti yang cukup, siapa pun yang memenuhi unsur pidana, baik yang berperan sebagai pemodal, pengendali, pelaksana maupun pihak yang turut menikmati hasil kegiatan ilegal, harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Kini, masyarakat menunggu langkah dan penjelasan resmi Kejaksaan untuk menjawab pertanyaan besar mengenai siapa saja pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi resmi dari pihak Kejaksaan, Kiki Mewoh, maupun WNA alias Yuho masih diperlukan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Editor : Romeo