BERITAINVESTIGASINEWS.ID || SURABAYA – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Lutfil Hakim resmi dilantik di Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama, Jumat (13/11/2026).
Acara yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan Polda Jatim ini menandai komitmen organisasi dalam memperkuat profesionalisme wartawan di tengah perubahan ekosistem media.
Dalam momentum pelantikan tersebut, Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim menegaskan bahwa peningkatan kompetensi wartawan harus menjadi perhatian utama organisasi selama lima tahun ke depan. Ia menilai besarnya jumlah media dan wartawan di Indonesia belum sepenuhnya diimbangi dengan pemerataan kompetensi jurnalistik, sehingga profesi ini diibaratkan seperti pengendara bermotor yang tidak cukup hanya bisa mengemudi tanpa memenuhi syarat kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM).
"Untuk menyetir ada persyaratan yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan wartawan," katanya.
Selain soal kompetensi, Lutfil juga mengingatkan seluruh pengurus dan anggota agar tetap menjaga independensi pers sebagai landasan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial maupun mengawasi kebijakan pemerintah. Menurutnya, kualitas pers tidak cukup hanya diukur dari indeks kebebasan pers semata, melainkan dari dampak nyata pemberitaan kritis terhadap evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan perubahan kebijakan.
Baca juga: Ketua PWI Jatim: Pers Harus Selektif Memuat Hasil Survei Politik
"Organisasi tidak hanya dituntut memperkuat kapasitas internal, tetapi juga memastikan wartawan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir menyoroti tantangan serius yang muncul akibat pesatnya perkembangan industri media saat ini. Ia menilai batas antara karya jurnalistik yang terverifikasi dengan disinformasi, fitnah, serta konten pemicu kebencian kini semakin kabur.
Oleh karena itu, Ahmad Munir mengajak seluruh insan pers untuk kembali mengukur kualitas kerja jurnalistik berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Ia menekankan bahwa beban untuk merawat marwah dan kualitas pers di era disrupsi tidak bisa dibebankan kepada individu wartawan saja.
"Tanggung jawab menjaga kualitas pers tidak hanya berada di pundak wartawan, tetapi juga perusahaan media sebagai bagian dari industri pers," pungkasnya.
Editor : Taufik