Bupati Subandi Resmikan Pojok Pengawasan Bawaslu Sidoarjo, Ajak  Partisipasi Aktif Kawal Demokrasi

Reporter : Yayuk

Beritainvestigasinews.id, Sidoarjo - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten 
Sidoarjo memperkuat fungsi pengawasannya dengan menghadirkan Pojok 
Pengawasan.

Langkah itu sekaligus untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam 
mengawal demokrasi.

Ruang Pojok Pengawasan yang berada di samping kantor Bawaslu Sidoarjo itu diresmikan Bupati Sidoarjo H. Subandi, Kamis (19/11/2026) pagi.

Peresmian dibarengi dengan launching Podcast Warung Demokrasi Bawaslu Sidoarjo. Pojok Pengawasan menjadi ruang diskusi dan konsultasi partisipasi pengawasan masyarakat terhadap proses pelaksanaan pemilu.

Selain itu, tempat tersebut menjadi pusat edukasi, kajian, dan pelaporan dugaan pelanggaran pemilu. 

Bupati Subandi menyambut baik ruang Pojok Pengawasan tersebut. Menurutnya, tempat tersebut akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi 
tahapan Pemilu. Selain itu, ruang tersebut dapat digunakan sebagai sarana informasi, edukasi, dan konsultasi kepemiluan bagi masyarakat.

“Tempat ini tidak hanya sebagai ruang pengawasan, namun menjadi tempat yang luas untuk berinteraksi, berkolaborasi dan komunikasi,” katanya. 

Bupati juga mengapresiasi program Podcast Warung Demokrasi milik Bawaslu Sidoarjo. Program tersebut akan memperkuat literasi demokrasi dan mendorong 
pengawasan partisipatif masyarakat melalui obrolan santai dan membumi.

Ia juga melihat program tersebut menjadi sarana sosialisasi informasi kepemiluan di ruang 
digital oleh Bawaslu Sidoarjo yang mudah dipahami.

"Alhamdulillah dengan adanya podcast ini akan mendekatkan diri dengan masyarakat dan menegaskan bahwa Bawaslu adalah rumah kita bersama,” kata Subandi. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha mengatakan, dalam podcast 
bersama bupati tersebut, diskusi difokuskan pada penguatan demokrasi inklusif. 

Termasuk bagaimana kepala daerah menjaga keberlangsungan kebijakan inklusif dan 
memastikan pemenuhan hak ekonomi bagi penyandang disabilitas. 

Ia menilai bahwa sebenarnya sejumlah kebijakan sudah mulai terakomodasi dalam 
regulasi. Namun, tantangan utamanya bukan sekadar menerbitkan aturan, melainkan 
menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaannya setelah kebijakan ditetapkan.

"Ya hari ini memang di dalam beberapa policy-nya memang sudah ada. Tapi yang 
paling penting itu tidak hanya membuat kebijakannya, tetapi bagaimana menjaga 
konsistensi sama komitmen pasca kebijakan itu dikeluarkan.

Termasuk aturan-aturan baru menyangkut kewajiban ketenagakerjaan, mempekerjakan disabilitas, dan seterusnya," paparnya.

Selain isu kebijakan inklusif, dalam podcast tersebut Agung juga menyoroti dinamika 
pendidikan demokrasi di kalangan generasi muda, seperti Gen Z dan Gen Alpha.

Berdasarkan pengalaman kegiatan yang dilakukan Bawaslu Sidoarjo, pelajar dan mahasiswa dinilai sudah memiliki pemahaman dasar mengenai demokrasi dan hak 
konstitusional mereka.

“Berdasarkan pengalaman berbagai kegiatan mulai dari Bawaslu Goes to School, 
Bawaslu Goes to Campus, hingga Bawaslu Mengajar di Universitas Muhammadiyah 
Sidoarjo (Umsida), pelajar dan mahasiswa dinilai sudah memiliki pemahaman dasar 
mengenai demokrasi dan hak konstitusional mereka,” ujarnya.

Meski demikian, lanjut Agung, arus informasi di ruang digital membuat generasi muda saat ini kerap menerima potongan informasi yang belum utuh atau terpengaruh 
framing yang kurang tepat.

Oleh karenanya, pekerjaan rumah Bawaslu saat ini adalah 
mengarahkan rasa ingin tahu pelajar dan mahasiswa agar tersalurkan dalam koridor 
konstitusional yang benar.

"Dan PR ke depan di proses demokrasi kita menuju elektoral 2029, saya rasa masih 
di dua klaster utama, kalau tidak hasut ya suap.

Sehingga hoaks sama politik uang itu memang masih menjadi persoalan utama juga di dalam proses elektoral yang akan 
kita hadapi ke depan,” katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Agung mengatakan bahwa Bawaslu Sidoarjo 
akan memperluas pendekatan kolaboratif.

Ke depan, pihaknya akan menggandeng para pemangku kebijakan, mulai kepala daerah, partai politik, hinggavg unsur penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan. Dengan langkah itu, ia yakin penyebarluaskan informasi kepemiluan dan demokrasi dapat dilakukan bersama-sama.

"Termasuk melalui ruang-ruang diskusi seperti podcast ini,” pungkasnya. 

 

YAYUK

Editor : Yayuk

Investigasi
Berita Populer
Berita Terbaru