Audiensi dengan Pengadilan Tinggi Surabaya Dinilai Belum Tuntas AMI Siapkan Aksi Terkait Putusan Bebas Ranto dan Agustin

avatar Yayuk

Beritainvestigasinews.id, Surabaya - Aliansi Madura Indonesia (AMI) melakukan audiensi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mempertanyakan putusan banding yang membebaskan Ranto dan Agustin dalam perkara dugaan penggelapan uang senilai Rp5 miliar.

Audiensi tersebut menjadi momentum bagi AMI untuk meminta penjelasan mengenai perubahan putusan yang sebelumnya menyatakan kedua terdakwa bersalah di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya dengan vonis masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara, tetapi kemudian dinyatakan bebas pada tingkat banding.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, SE., SH., menyampaikan bahwa pihaknya datang bukan untuk mencampuri independensi hakim, melainkan mencari titik terang atas pertimbangan hukum yang mendasari putusan bebas tersebut.

Baihaki mempertanyakan bagaimana proses hukum yang telah berjalan mulai dari penyidikan kepolisian, penuntutan kejaksaan, hingga pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya, yang sebelumnya menghasilkan putusan bersalah, justru berakhir dengan putusan bebas di tingkat banding.

"Kami ingin mencari titik permasalahan. Bagaimana mungkin perkara yang telah melalui proses penyidikan, penuntutan, bahkan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri, kemudian di tingkat banding justru dinyatakan bebas? Masyarakat membutuhkan kepastian hukum," tegas Baihaki.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya menjelaskan bahwa dalam sistem hukum acara pidana, hakim memiliki kewenangan untuk menyatakan terdakwa bersalah apabila terbukti, atau membebaskan apabila tidak terbukti.

Ia juga menjelaskan bahwa pemeriksaan banding memiliki fungsi kontrol dan koreksi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, majelis hakim tingkat banding memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian kembali terhadap perkara yang diajukan.

Terkait substansi putusan bebas Ranto dan Agustin, Ketua Pengadilan Tinggi menyampaikan bahwa dirinya tidak dapat memberikan komentar maupun dukungan terhadap suatu putusan karena harus menghormati independensi majelis hakim.

Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat yang menemukan dugaan kesalahan dalam proses peradilan dapat menempuh jalur pengaduan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, penjelasan tersebut belum menjawab pertanyaan mendasar yang disampaikan AMI, khususnya mengenai unsur tindak pidana apa yang dinilai tidak terpenuhi, bagaimana majelis hakim menilai alat bukti dan keterangan saksi, serta apa yang menyebabkan kesimpulan hukum di tingkat banding berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya.

Ketua Pengadilan Tinggi juga menyampaikan bahwa setiap putusan perkara menjadi bagian dari keterbukaan informasi pengadilan dan diunggah melalui aplikasi resmi pengadilan sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, pihak pengadilan juga menyampaikan bahwa kritik dan saran dari masyarakat tetap dibutuhkan sebagai bagian dari kontrol terhadap lembaga peradilan.

Baihaki menegaskan bahwa AMI menghormati independensi kekuasaan kehakiman. Namun, independensi hakim tidak boleh dimaknai sebagai tertutupnya ruang kritik masyarakat terhadap putusan pengadilan.

"Kalau Pengadilan Negeri menyatakan seseorang bersalah, kemudian Pengadilan Tinggi menyatakan bebas, tentu ada pertimbangan hukum yang mendasarinya. Kami ingin mengetahui secara terang dan objektif apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan," ujarnya.

Baihaki juga menyoroti dampak putusan pengadilan terhadap hak-hak pihak yang merasa dirugikan. Menurutnya, kepastian hukum harus dapat dirasakan oleh semua pihak, baik terdakwa maupun korban.

Atas hasil audiensi tersebut, AMI menyatakan akan terus mengawal perkara ini dan mempertimbangkan langkah lanjutan melalui mekanisme hukum maupun penyampaian aspirasi di muka umum.

AMI juga berencana menggelar aksi demonstrasi di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai bentuk tuntutan agar persoalan tersebut mendapatkan perhatian serius.

"Kami tidak meminta hakim menghukum seseorang karena tekanan massa. Kami meminta agar hukum ditegakkan secara objektif dan setiap putusan dapat dipertanggungjawabkan. Jika memang ada dasar hukum yang kuat untuk membebaskan, jelaskan melalui pertimbangan hukum yang dapat diuji secara terbuka," tutup Baihaki.

AMI menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata-mata untuk mempersoalkan putusan bebas, melainkan memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

 

YAYUK

Berita Terbaru