BeritaInvestigasiNews.id. Manado,- Penghentian sementara operasional ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk di Kota Manado. Pada Selasa (2/6/2026), hampir seluruh sekolah yang sebelumnya menjadi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan tidak menerima distribusi makanan sebagaimana biasanya.
Kondisi tersebut memicu sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang selama ini digadang-gadang sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia Indonesia.
Penghentian operasional dilakukan karena sejumlah dapur MBG atau SPPG dinilai belum memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, mulai dari aspek manajemen, kelayakan bangunan hingga keamanan pangan. Namun di tengah penghentian layanan tersebut, muncul pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat terkait pengelolaan anggaran program.
"Jika distribusi makanan dihentikan sementara, lalu bagaimana dengan anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program tersebut?" menjadi pertanyaan yang ramai diperbincangkan warga.
Masyarakat menilai pemerintah dan pihak pengelola program perlu memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kecurigaan di tengah publik. Transparansi dianggap penting mengingat Program MBG menggunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat.
Baca Juga: 65 Tahun Bank SulutGo, Dari Torang Pe Bank Menjadi Pilar Penggerak Ekonomi Sulut dan Gorontalo
Sejumlah kalangan juga menilai kondisi ini bertentangan dengan semangat program yang selama ini disampaikan pemerintah pusat. Sebab tujuan utama MBG adalah memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Ketika layanan berhenti, maka manfaat yang seharusnya diterima siswa pun ikut terhenti.
Karena itu, Aparat Penegak Hukum (APH), lembaga pengawas, serta instansi terkait didorong untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program tersebut. Jika ditemukan adanya kelalaian administratif, penyalahgunaan kewenangan, ataupun dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan anggaran, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Keluhan Warga Langsung Ditindaklanjuti, PDAM Manado Buktikan Komitmen Pelayanan Prima
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola MBG di Manado mengenai penyebab pasti tidak tersalurkannya program ke sejumlah sekolah pada Selasa (2/6/2026), termasuk penjelasan terkait penggunaan anggaran selama masa penghentian sementara tersebut.
Publik kini menanti jawaban yang jelas, karena yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, tetapi juga hak ribuan siswa untuk memperoleh makanan bergizi yang telah dijanjikan melalui program nasional tersebut.
Editor : Kaperwil Sulut Romeo
