Beritainvestigasinews.id || Sampang – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Medco Energi Sampang Pty. Ltd dan Pemerintah Kabupaten Sampang menggelar rapat sinkronisasi Program Pengembangan Masyarakat (PPM) tahun 2026 di Kabupaten Sampang, guna menyelaraskan kegiatan pemberdayaan warga dengan program pembangunan daerah.
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya memperketat efisiensi anggaran dan mencegah terjadinya tumpang tindih program kerja di lapangan, menyusul adanya penurunan produksi migas yang cukup signifikan dari sumur eksploitasi di wilayah tersebut.
Rapat koordinasi yang melibatkan lintas sektor ini dihadiri oleh jajaran OPD terkait, perwakilan masyarakat terdampak, serta pendamping dari LSM Madura Development Watch (MDW).
Manager Field Relation and Community Enhancement Medco Energi Sampang, Hartono, memaparkan kondisi terkini lapangan migas yang dikelola perusahaannya yang kini sudah memasuki usia produksi di atas 15 tahun. Dirinya menjelaskan bahwa sumur-sumur migas lepas pantai tersebut saat ini sedang mengalami fase penurunan produktivitas yang cukup tajam, sehingga berdampak langsung pada kondisi keekonomian perusahaan yang berada di bawah ambang batas ideal.
"Produksi kami saat ini hanya sekitar 6 persen dari produksi awal. Secara keekonomian sudah berada di bawah ambang yang ideal, karena itu kami perlu menyampaikan kondisi ini agar masyarakat memahami apabila suatu saat terjadi penyesuaian terhadap anggaran PPM," katanya.
Lebih lanjut, Hartono menyampaikan harapannya agar segala bentuk penyesuaian anggaran yang mungkin terjadi di masa mendatang tidak mematahkan semangat komitmen perusahaan dalam memajukan desa di sekitar wilayah operasi. Pihaknya mendesak agar seluruh elemen yang terlibat dapat menjalankan program pemberdayaan yang telah direncanakan secara amanah, transparan, dan benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Ir. R.P. Muhammad Zis, M.T., menegaskan pentingnya integrasi data antara usulan yang masuk melalui Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) dengan rencana kerja OPD. Menurutnya, akurasi pemetaan program merupakan kunci utama agar tidak ada dana ganda dari APBD maupun dana PPM Medco yang mengalir pada satu objek kegiatan yang sama.
"Usulan-usulan yang masuk melalui Jasmas perlu dipaparkan dan disinkronkan dengan program pemerintah daerah. Jangan sampai program yang akan dilaksanakan berbenturan dengan kegiatan yang sudah dianggarkan oleh OPD," ungkapnya.
Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Jabanusa, Febrian Ihsan, menerangkan bahwa PPM Medco tahun anggaran 2026 ini secara reguler akan menyasar enam desa terdampak yang tersebar di wilayah Kecamatan Sampang dan Kecamatan Camplong, termasuk kawasan Pulau Mandangin.
Ia menjamin bahwa seluruh draf kegiatan yang dibahas dalam forum tahunan ini murni berbasis kebutuhan riil masyarakat bawah dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada akhir tahun ini.
"Ke depan, program lebih diarahkan pada kegiatan non-infrastruktur yang mampu meningkatkan kompetensi dan kemandirian masyarakat sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang," pungkasnya.
Editor : Taufik
