BERITAINVESTIGASINEWS.ID || SAMPANG — Sejumlah pengusaha kafe dan rumah makan di Kabupaten Sampang menjadi sorotan dinas perpajakan setempat karena belum melakukan konfirmasi serta pendaftaran subjek dan objek pajak. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang akhirnya melayangkan surat pemanggilan terhadap sekitar sepuluh pemilik usaha kafe yang diketahui telah berdiri dan beroperasi mulai dari tiga bulan hingga satu tahun terakhir tanpa mengantongi izin administrasi perpajakan daerah. Jumat (13/11/2026).
Kepala Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah di BPPKAD Kabupaten Sampang, Mashudi menjelaskan bahwa pemanggilan ini terpaksa dilakukan karena para pelaku usaha belum mendaftarkan diri secara resmi kepada pemerintah. Padahal, berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang berlaku, kewajiban pendaftaran wajib pajak harus segera dipenuhi maksimal satu bulan setelah tempat usaha mulai berdiri dan beroperasi.
Baca Juga: Parkir Liar Cafe AGN Signature Serobot Trotoar Jalan Nasional, Dishub Sampang Tegaskan Tak Berizin
"Pendaftaran ini sangat penting agar para pemilik usaha segera memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta mendaftarkan objek pajaknya secara tertib," katanya.
Mashudi memaparkan bahwa berdasarkan data pendataan sementara di lapangan, mayoritas pemilik kafe yang dipanggil merupakan pelaku usaha baru yang merintis bisnisnya pada tahun ini, 2026. Padahal setelah dilakukan investigasi lapangan, banyak cafe yang berdiri sudah sekitar tiga tahun lebih.
Meskipun jumlahnya dinilai belum terlalu banyak jika dikalkulasikan secara keseluruhan, pihak dinas tetap mengimbau agar para pelaku usaha segera melengkapi persyaratan administrasi perpajakan demi menjaga kelancaran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Persoalan Izin Hiburan Bukan Restoran, Pemkab Sampang Beri Lampu Hijau untuk Lyco Cafe
"Sektor kafe dan restoran ini merupakan bagian dari Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) yang menerapkan sistem self-assessment, di mana pengusaha menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri," ungkapnya.
Terkait sistem pelaporan mandiri tersebut, pihak dinas menegaskan akan terus melakukan pengawasan serta penelitian secara berkala di lapangan. Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan adanya kesesuaian antara laporan omzet pajak yang disetorkan oleh masing-masing pengelola dengan kondisi riil transaksi di tempat usaha mereka, sehingga target PAD yang telah ditetapkan pada tahun 2026 ini dapat tercapai secara optimal.
Melalui langkah pemanggilan yang dibarengi dengan pembinaan ini, BPPKAD berharap tingkat kesadaran hukum seluruh pemilik kafe dan restoran di Kabupaten Sampang dapat semakin meningkat. Mashudi turut mengingatkan para pengusaha bahwa pajak yang dibayarkan pada dasarnya bukanlah beban modal usaha, melainkan titipan pajak yang berasal dari para konsumen saat menikmati produk kuliner mereka.
Dengan terbangunnya kesadaran kolektif tersebut, dana pajak yang dihimpun kembali oleh pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Para pelaku usaha kuliner pun diajak untuk terus bersinergi dan berkontribusi secara aktif dalam memajukan perekonomian daerah melalui ketaatan membayar pajak tepat waktu.
"Ini memang perlu kesadaran para pemilik, karena kami terus melakukan pemantauan perkembangan kondisi di lapangan," pungkasnya.
Editor : Taufik
