Penanganan dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Perumda Pasar Manado terus bergulir. Kali ini, perhatian tertuju pada Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Manado, dr. Lucky Senduk, yang disebut-sebut terancam dijemput paksa apabila kembali tidak memenuhi panggilan penyidik.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol. Johannes Kindangen, S.I.K., M.Si., dikabarkan telah memberikan atensi kepada penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) agar proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Baca Juga: Polda Sulut Bongkar 5 Kasus TPPO dalam Sepekan, 10 Perempuan dan Anak Berhasil Diselamatkan
"Sesuai atensi Pak Dirkrimsus Polda Sulut, sesuai aturan hukum jika tidak memenuhi panggilan kedua, maka akan dilakukan penjemputan paksa," ungkap sumber dari Tim Penyidik Tipikor Polda Sulut kepada media ini.
Sumber tersebut juga menyebutkan, penyidik tengah menyiapkan langkah untuk mendatangi Jakarta apabila yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan dalam pekan ini.
Bahkan, informasi mengenai rumah sakit tempat tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan disebut telah ditelusuri oleh tim penyidik.
"Jika sampai Minggu ini tidak memenuhi panggilan, langsung dijemput di rumah sakit pada Senin," terang sumber tersebut.
Baca Juga: Sinergi Polda Sulut dan BNNP Persempit Ruang Narkoba, Pemeriksaan Menyeluruh Digelar di Lapas Manado
Langkah ini menjadi perhatian publik, mengingat penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan Perumda Pasar Manado sebelumnya telah menyeret mantan Direktur Utama, dr. Roland Roeroe.
Roland Roeroe diketahui telah ditahan oleh penyidik Tipikor Polda Sulut. Ia digiring menuju tahanan Polda Sulut dengan mengenakan rompi oranye sekitar pukul 20.00 WITA terkait perkara dugaan korupsi di tubuh PD Pasar Manado.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum atas dugaan penyimpangan pengelolaan Perumda Pasar Manado masih menjadi perhatian serius.
Publik kini menantikan langkah konkret penyidik Tipikor Polda Sulut dalam menuntaskan perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Prinsipnya, siapa pun yang berkaitan dengan perkara hukum harus diperlakukan setara di hadapan hukum. Seluruh proses tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Editor : Romeo