Beritainvestigasinews.id. Sulut, - Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya mewujudkan visi untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun, sejalan dengan agenda global pembangunan berkelanjutan, dengan dukungan pemerintah daerah, TNI / Polri, sektor swasta, dan masyarakat (21/01/2025).
Kapolres Minahasa Utara AKBP Dandung Putut Wibowo SIK SH MH, mendukung program swasembada pangan di bumi Tonsea Minahasa Utara dengan beramai - ramai melakukan penanaman serentak 1 juta hektar lahan jagung di NKRI.
lima target utama telah menjadi fokus utama di provinsi ini, yaitu:
1. Menghapus Kemiskinan Ekstrem di Sulawesi UtaraKemiskinan ekstrem yang menjadi tantangan di beberapa wilayah terpencil Sulut, termasuk di kawasan kepulauan seperti Talaud, Sangihe, dan Sitaro, menjadi prioritas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, dan air bersih.
2. Mengurangi Separuh Kemiskinan di Tingkat LokalStrategi pengurangan kemiskinan di Sulawesi Utara juga mencakup upaya menurunkan separuh populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pendekatan ini dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan dan perkotaan, terutama di sektor perikanan, pertanian, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara menjadi contoh daerah yang memimpin upaya ini dengan program pelatihan kerja dan bantuan permodalan.
3. Menjamin Akses terhadap Layanan Dasar di Wilayah TerpencilDi wilayah terpencil seperti kepulauan dan dataran tinggi, akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi masih menjadi kendala utama. Program seperti Sulut Hebat yang digagas pemerintah provinsi difokuskan untuk menghadirkan layanan dasar yang merata, termasuk pembangunan infrastruktur pendukung di daerah tertinggal.
4. Membangun Ketahanan Masyarakat Miskin terhadap BencanaSebagai wilayah rawan bencana seperti gempa dan banjir, Sulawesi Utara menghadapi tantangan besar dalam melindungi masyarakat miskin. Pemerintah dan lembaga sosial bekerja sama untuk memperkuat ketahanan masyarakat melalui pelatihan kesiapsiagaan bencana, bantuan langsung, dan pembangunan hunian tahan bencana.
5. Memastikan Hak atas Sumber Daya untuk Masyarakat RentanReformasi agraria dan pemberian hak atas tanah menjadi bagian dari langkah pemerintah Sulawesi Utara untuk memberdayakan masyarakat miskin. Melalui program ini, masyarakat di daerah pedesaan dan pesisir diberdayakan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti lahan pertanian dan perikanan.
Baca juga: Kapolri Paparkan Berbagai Inovasi Polri Dukung Ketahanan Pangan
Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.
Garis kemiskinan merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan, seperti perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya.
Jumlah dan persentase penduduk Sulawesi Utara yang hidup di bawah garis kemiskinan menunjukkan dinamika yang fluktuatif selama beberapa tahun terakhir.
Penurunan terjadi dari Maret 2021 hingga Maret 2022, namun angka ini kembali meningkat pada periode September 2022 hingga Maret 2023, dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pokok akibat lonjakan harga bahan bakar minyak.
Baca juga: Polri dan AFP Resmikan Rencana Kerja Bersama untuk Perkuat Penanggulangan Penyelundupan Manusia
Pada Maret 2024, jumlah dan persentase penduduk miskin kembali mengalami penurunan dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 2,2 ribu orang, sementara persentasenya turun sebesar 0,13 persen poin, menjadi 7,25 persen, hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat Sulawesi Utara setelah mengalami tekanan sebelumnya.
Sistem perlindungan sosial saat ini terdiri atas program jaminan sosial dan program bantuan sosial yang dilaksanakan secara sinergi dan terpadu berdasarkan pendekatan siklus hidup, melalui perlindungan sosial penduduk diarahkan dapat mencegah dan menangani risiko yang mungkin muncul selama siklus hidupnya, mulai dari usia balita, sekolah, produktif, hingga lanjut usia.
Program jaminan sosial mencakup program jaminan kesehatan, hari tua, pensiun, pengangguran, kematian, dan perawatan jangka panjang, sedangkan program bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai bersyarat, misalnya program PKH dan bantuan pangan nontunai.
Romeo Malonda
Editor : Redaktur