BeritaInvestigasiNews.id. Sulut,- Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulawesi Utara berlangsung hangat, terbuka, dan tetap menjunjung tinggi etika dialog, saat membahas tanggapan resmi dari pihak PT MSM terkait dinamika di wilayah Likupang, Minahasa Utara, Senin (27/4/2026).
Rapat yang dipantau langsung oleh Koordinator Komisi III sekaligus Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, ini menjadi ruang konstruktif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mencari solusi terbaik atas persoalan infrastruktur yang berkembang.
Baca juga: Kedatangan Dudung Abdurachman di Sulut Bernuansa Kekeluargaan, RSB Jadi Tuan Rumah
Mewakili manajemen PT MSM, Yustinus Hari Setiawan menyampaikan secara komprehensif sejumlah poin penting, termasuk rencana strategis pemindahan alur jalan nasional sebagai bagian dari pengembangan wilayah yang tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.
Menurut Yustinus, langkah tersebut telah melalui proses administratif dan persetujuan sesuai ketentuan negara, serta akan diimbangi dengan penggantian akses yang layak bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa kondisi jalan nasional eksisting saat ini sudah tidak memenuhi standar keselamatan.
“Faktanya, jalan nasional tersebut telah mengalami keretakan parah dan penurunan level, sehingga tidak lagi aman digunakan. Kami bahkan sudah tidak memanfaatkan jalur tersebut,” jelasnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab, PT MSM juga tengah melakukan perbaikan terhadap jalan lama yang diperkirakan berlangsung selama 5 hingga 6 bulan. Dalam masa perbaikan tersebut, perusahaan membuka akses jalan milik perusahaan untuk digunakan masyarakat demi menjamin keselamatan dan kelancaran aktivitas warga.
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas aspirasi masyarakat serta koordinasi bersama unsur Muspika Kecamatan Ranowulu dan Likupang Timur.
Baca juga: Gaya Kepemimpinan Sederhana Gubernur Yulius Selvanus Tuai Apresiasi DPRD Sulut
“Kami mengizinkan masyarakat menggunakan jalan perusahaan sebagai solusi sementara, dengan mempertimbangkan aspek keamanan,” tambah Yustinus.
Tak hanya itu, pihak PT MSM juga meluruskan isu yang sempat berkembang terkait dugaan pemindahan pemukiman warga. Yustinus menegaskan bahwa tidak ada rencana pemindahan kampung, melainkan hanya proses pembangunan dan perbaikan jalan yang bersifat sementara.
“Kami berharap masyarakat dapat memahami situasi ini. Tidak ada pemindahan kampung, hanya proses pembangunan jalan yang berlangsung sekitar lima bulan,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan masyarakat, Herman, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi jalan nasional yang dinilai sudah sangat membahayakan.
“Kondisi jalan sudah sangat memprihatinkan, bahkan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini tentu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Melalui forum RDP ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam memastikan pembangunan berjalan seimbang, aman, dan berpihak pada kepentingan publik. PT MSM bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara pun memastikan koordinasi akan terus dilakukan guna menghadirkan solusi terbaik bagi semua pihak.
Editor : Kaperwil Sulut Romeo