BERITAINVESTIGASINEWS ID || SAMPANG — Proses penyaluran bantuan sosial beras di Desa Kemodung, Kabupaten Sampang, pada Selasa (22/09/2026) berlangsung tidak kondusif dan diwarnai kericuhan. Kondisi tersebut dipicu oleh penumpukan antrean warga yang membludak sejak pagi hari serta ditemukannya dugaan pelanggaran administratif berupa penggunaan dokumen hasil fotocopy oleh dua oknum penerima manfaat.
Iwari Pusat, Juhairiyah, mengungkapkan rasa kecewanya yang mendalam terkait buruknya tata kelola dan mekanisme pengawasan penyaluran bantuan di lokasi tersebut. Ia menilai pihak panitia pelaksana kurang sigap dalam mengantisipasi lonjakan massa serta lalai dalam memverifikasi keabsahan berkas para penerima bantuan.
Baca juga: Gandeng BUMD Atasi Kekeringan, FSS Terus Distribusikan Air Bersih Saban Hari di 5 Kecamatan
"Penyaluran hari ini sangat tidak tertata dan mengecewakan, antrean warga penuh sesak sejak pagi dan ada indikasi kecurangan dengan digunakannya berkas fotocopy," katanya.
Juhairiyah menambahkan bahwa penggunaan dokumen tidak resmi tersebut merugikan warga lain yang telah mengantre tertib sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Menurutnya, pembiaran terhadap dokumen yang tidak valid berpotensi memicu ketidakadilan dan salah sasaran dalam pembagian bantuan pangan pemerintah.
Baca juga: Birokrasi Kaku di Sampang: Lansia Miskin Gagal Cairkan Bantuan Pangan Hanya karena KTP
"Petugas di lapangan seharusnya lebih tegas dan teliti memverifikasi berkas asli agar tidak ada celah kecurangan yang merugikan masyarakat," ungkapnya.
Kerumunan warga yang memadati lokasi sejak pagi hari membuat situasi semakin tidak terkendali karena terbatasnya area tunggu dan ketiadaan jalur antrean yang teratur. Warga yang hadir saling berdesakan untuk mendapatkan giliran, sehingga menciptakan suasana tegang dan tidak nyaman sepanjang proses pencairan berlangsung.
Baca juga: Polres Probolinggo Salurkan Bantuan Untuk Warga Yang Rumahnya Rusak Akibat Bencana Alam
Di sisi lain, ditemukannya minimal dua penerima yang menggunakan salinan fotocopy tanpa dokumen pembanding asli menjadi sorotan utama warga yang berada di lokasi. Masyarakat mendesak agar panitia segera melakukan penelusuran serta membatalkan hak pencairan bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi kualifikasi berkas secara sah.
Masyarakat setempat berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran bantuan di Desa Kamoning. Penataan ulang sistem antrean, peningkatan ketegasan petugas verifikasi, serta transparansi data penerima diharapkan dapat diterapkan pada tahap penyaluran berikutnya demi menjaga ketertiban dan keadilan.
Editor : Redaktur