BeritaInvestigasiNews.id. Bitung,- Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, SE, terus mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjawab berbagai kebutuhan strategis pembangunan. Kali ini, perhatian diarahkan pada pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan sektor energi, hingga persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Langkah tersebut diwujudkan melalui kunjungan koordinasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI.
Koordinasi lintas lembaga ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bitung untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional sekaligus mendorong agar berbagai persoalan strategis memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari instansi terkait.
Dalam agenda pertama, Hengky Honandar melakukan koordinasi dengan BKN RI terkait pengembangan karier ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bitung. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Utama BKN RI, Dr. Rahman Hadi.
Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola kepegawaian, terutama dalam mendorong pengembangan karier aparatur yang profesional, kompeten, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pengelolaan sumber daya manusia aparatur merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi yang didukung ASN berkualitas diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang semakin efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui koordinasi dengan BKN, Pemkot Bitung berupaya menyelaraskan manajemen kepegawaian dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam aspek pembinaan karier dan pengembangan kompetensi aparatur.
Perkuat Sektor Energi dan Bahas Kelangkaan BBM
Usai agenda di BKN, Hengky melanjutkan koordinasi dengan Kementerian ESDM RI. Kunjungan tersebut diterima oleh Ryllo Ashuri Panay, AP., MM., selaku Direktur Penanganan Aset Barang Bukti pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis sektor energi dan sumber daya alam menjadi perhatian, termasuk kebutuhan infrastruktur energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan, serta optimalisasi potensi sumber daya alam daerah.
Persoalan kelangkaan BBM juga menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian bersama. Ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM memiliki keterkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, transportasi, kegiatan usaha, serta perputaran ekonomi di Kota Bitung.
Baca juga: Persoalan Lahan di Iloba Belum Tuntas, Mursid Lapadjawa Desak Aparat Cek Legalitas Aktivitas Tambang
Karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat komunikasi dan mendorong sinergi kebijakan dalam penanganan persoalan energi yang dirasakan masyarakat.
Selain itu, pembahasan turut menyentuh persoalan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Isu ini dinilai penting dalam upaya mendorong pengelolaan potensi pertambangan yang memiliki kepastian hukum, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan pengawasan dan kelestarian lingkungan.
Pengelolaan potensi sumber daya alam secara tepat diharapkan dapat membuka ruang bagi kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih tertata, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.
Koordinasi Diharapkan Berlanjut pada Langkah Konkret
Dua agenda koordinasi tersebut mencakup sektor yang memiliki peran penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bitung.
Di bidang kepegawaian, penguatan koordinasi dengan BKN diharapkan mendukung pengembangan ASN yang profesional serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Baca juga: “Sudah Empat Kali Dipasang Police Line, Tambang di Bowone Sangihe Kembali Beraktivitas”
Sementara di sektor energi, komunikasi dengan Kementerian ESDM diharapkan dapat mendorong perhatian dan dukungan kebijakan terhadap kebutuhan energi, kelancaran distribusi BBM, serta pengelolaan potensi sumber daya alam daerah.
Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi penting karena sejumlah persoalan strategis membutuhkan koordinasi lintas kewenangan dan dukungan kebijakan dari instansi terkait.
Ke depan, tindak lanjut dari pertemuan tersebut menjadi hal yang perlu dikawal agar koordinasi kelembagaan dapat berujung pada langkah konkret yang terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bagi Pemerintah Kota Bitung, penguatan birokrasi dan perhatian terhadap kebutuhan energi merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan komunikasi yang berkelanjutan bersama pemerintah pusat, diharapkan berbagai kebutuhan strategis Kota Bitung dapat ditangani secara lebih terarah, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Editor : Romeo