Sepadan dengan Permenkumham No 17/2021, MKNW Bali Gelar Rakor Bahas Pengawasan Notaris

[caption id="attachment_64278" align="aligncenter" width="1080"] Foto: Kakanwil Pramella menyampaikan sambutannya. Sumber: Kemenkumham Bali.[/caption]

Beritainvestigasinews.id, Kota Denpasar, Bali, - Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Provinsi Bali menggelar rapat koordinasi, pada Senin (7/10/2024). Rapat membahas terkait dengan intensifikasi pengawasan terhadap notaris di wilayah Bali. Rapat ini difokuskan pada implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 (Permenkumham No 17/2021), khususnya terkait Pasal 29 tentang pemanggilan notaris.

Baca Juga: Keluarga Besar Staf dan Redaksi Media Beritainvestigasinews.id Mengucapkan Selamat Tahun Baru 2025

Rapat dihadiri oleh tim Majelis Pemeriksa yang terdiri dari unsur pemerintah yakni Kakanwil Kemenkumham Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati dan jajaran, unsur notaris, unsur akademisi dari Universitas Udayana dan unsur ahli dari Polda Bali.

Kakanwil Kemenkumham Bali, Pramella Yunidar Pasaribu yang juga selaku Ketua MKNW Provinsi Bali menegaskan pentingnya pengawasan yang efektif terhadap notaris.

[caption id="attachment_64279" align="aligncenter" width="1080"] Foto: Komitmen optimalkan pengawasan terhadap kinerja notaris di wilayah Bali.[/caption]

Baca Juga: Direktur Utama PT Umar Sukses Jaya Beserta Staf Jajaran Redaksi Media Beritainvestigasinews.id Mengucapkan Selamat Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025

"Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga marwah profesi notaris dan memastikan bahwa seluruh notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Pramella.

Dalam rapat tersebut, berbagai isu terkait organisasi notaris dibahas, termasuk tata cara pengawasan dan penanganan pelanggaran kode etik. Peserta rapat menyepakati pentingnya memperkuat koordinasi antara MKNW dengan instansi terkait serta memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengawasan.

Baca Juga: Segenap Staf Redaksi Media Beritainvestigasinews.id Mengucapkan Selamat dan Sukses Kepada AKP Sigit Ekan Sahudi, S.H. Atas Jabatan Baru Sebagai Kasat Lantas Pol

Salah satu poin penting yang dibahas adalah mekanisme pemanggilan notaris. Disepakati bahwa pemanggilan akan dilakukan minimal lima hari sebelum pemeriksaan, dengan menggunakan surat resmi dan juga memanfaatkan teknologi komunikasi untuk mempercepat penyampaian informasi.

(Juli)

Editor : Juli Kaperwil Bali