Beritainvestigasinews.id. Sulut,-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) akhirnya angkat bicara terkait polemik yang mencuat antara Koperasi Produsen Perintis dengan masyarakat lokal di wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Kabupaten Bolaang Mongondow.
Melalui Juru Bicara Pemprov Sulut sekaligus Plh. Kepala Dinas Kominfo, Denny Mangala, Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE mengimbau semua pihak agar menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum.
“Bapak Gubernur meminta agar semua pihak menunjukkan sikap dewasa dan bijak. Persoalan ini akan difasilitasi oleh Pemprov Sulut untuk dicarikan solusi terbaik yang adil bagi semua pihak,” ujar Mangala dalam keterangannya di Manado, Jumat (27/6/2025).
Pernyataan ini merespons berbagai informasi yang beredar, termasuk dugaan intimidasi terhadap sejumlah pekerja tambang lokal. Pemprov Sulut menegaskan bahwa penyelesaian konflik pertambangan harus dilakukan berdasarkan hukum dan musyawarah.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Sesuai arahan Pak Gubernur, kami akan bersikap proaktif dalam setiap permasalahan. Pemerintah berperan sebagai jembatan dan pelindung, bukan pihak yang berpihak,” tegas Mangala.
Baca Juga: 65 Tahun Bank SulutGo, Dari Torang Pe Bank Menjadi Pilar Penggerak Ekonomi Sulut dan Gorontalo
Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Sulut siap memfasilitasi dialog terbuka antara seluruh pihak terkait, termasuk Koperasi Produsen Perintis, penambang lokal, pemilik usaha, serta organisasi seperti Perkumpulan Putra Putri Angkatan Darat (P3AD) yang sebelumnya melaporkan adanya intimidasi.
“Pendekatan yang diambil akan berlandaskan hukum positif dan nilai keadilan sosial. Semua elemen masyarakat kami hargai,” tambahnya.
Menanggapi isu belum disahkannya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Surat Perintah Kerja (SPK), Pemprov mengingatkan agar seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku di sektor pertambangan.
Baca Juga: MBG Mandek di Manado, Ribuan Siswa Tak Terima Makanan Bergizi: Ke Mana Aliran Anggarannya?
Denny Mangala menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen Gubernur Yulius Selvanus bahwa selama kepemimpinannya, tidak akan ada ruang bagi kekerasan, apalagi dalam sektor pertambangan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Pemprov saat ini tengah merancang skema mediasi terbuka agar konflik tidak berlarut dan tidak menimbulkan gesekan horizontal. Kami mengajak semua pihak untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur resmi dan tidak bertindak sendiri-sendiri,” pungkasnya.
Editor : Kaperwil Sulut Romeo
