BeritaInvestigasiNews.id. Sulut,- Momentum penting dalam penguatan struktur birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kian menemukan titik terang. Nama Tahlis Gallang resmi mengantongi persetujuan pemerintah pusat untuk menduduki jabatan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut secara definitif, menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Kamis (23/04/2026). Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan administratif telah rampung dan kini hanya menunggu proses pelantikan resmi.
Baca Juga: 65 Tahun Bank SulutGo, Dari Torang Pe Bank Menjadi Pilar Penggerak Ekonomi Sulut dan Gorontalo
“SK Menteri Dalam Negeri sudah ada. Tinggal menunggu pelantikan,” ujar Gubernur dengan penuh keyakinan.
Penetapan ini menjadi penanda babak baru dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di Sulawesi Utara. Hadirnya figur birokrat senior seperti Tahlis Gallang dinilai akan membawa energi baru dalam meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan.
Bukan sosok baru di dunia birokrasi, Tahlis Gallang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulut. Ia dikenal memiliki rekam jejak panjang dan pengalaman strategis yang matang dalam pemerintahan daerah.
Baca Juga: MBG Mandek di Manado, Ribuan Siswa Tak Terima Makanan Bergizi: Ke Mana Aliran Anggarannya?
Kariernya teruji melalui berbagai posisi penting, termasuk pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah definitif di tiga wilayah strategis kawasan Bolaang Mongondow Raya (BMR), yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Kotamobagu, dan Kabupaten Bolaang Mongondow.
Pengalaman lintas daerah tersebut menjadi modal kuat dalam mengemban peran sebagai motor penggerak administrasi pemerintahan provinsi.
Dengan segera dilantiknya Tahlis Gallang, harapan publik pun menguat. Masyarakat menantikan akselerasi kinerja birokrasi, percepatan program pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Utara.
Pelantikan yang tinggal menunggu waktu ini diproyeksikan menjadi langkah strategis Gubernur dalam memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga, sekaligus mendorong efektivitas roda birokrasi di tengah dinamika dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Editor : Kaperwil Sulut Romeo
