BeritaInvestigasiNews.id. Sulut,- Komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional kembali ditegaskan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I, Sugeng Harianto, dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar di Kota Manado. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pangan dan lingkungan.
Sugeng mengungkapkan bahwa anggaran ketahanan pangan pada Oktober 2025 telah tersedia dan seluruhnya telah direalisasikan oleh BWS Sulawesi I. Realisasi ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah pusat dalam memastikan sektor pangan tetap menjadi prioritas utama pembangunan nasional.
Namun demikian, di balik kesiapan anggaran tersebut, Sugeng menyampaikan temuan krusial di lapangan. Dari hasil peninjauan langsung ke sejumlah daerah, masih ditemukan pemerintah kabupaten dan kota yang belum memberikan perhatian serius terhadap pemeliharaan irigasi pertanian, padahal irigasi merupakan fondasi utama ketahanan pangan.
“Ketahanan pangan tidak akan berjalan tanpa irigasi yang terawat. Kami masih menemukan daerah yang kurang memberi perhatian serius terhadap fungsi irigasi,” tegas Sugeng.
Sorotan khusus diarahkan ke wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan Sulawesi Utara. Sugeng mengingatkan, jika pengelolaan irigasi di kawasan tersebut diabaikan, maka ketahanan pangan berkelanjutan akan berada dalam ancaman serius.
Selain irigasi, penataan ruang kawasan tanaman pangan juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Sugeng menegaskan bahwa ke depan, arah kebijakan anggaran akan semakin difokuskan pada perlindungan sektor pangan, termasuk mencegah alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali.
Dalam forum tersebut, BWS Sulawesi I juga memaparkan rencana pembangunan kolam retensi banjir di sejumlah titik di Kota Manado. Langkah ini diambil sebagai solusi jangka panjang untuk menekan risiko banjir yang kerap terjadi.
Baca juga: 65 Tahun Bank SulutGo, Dari Torang Pe Bank Menjadi Pilar Penggerak Ekonomi Sulut dan Gorontalo
Menurut Sugeng, banjir di Manado tidak semata-mata disebabkan faktor alam, tetapi juga akibat drainase yang kotor dan tidak terawat. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan.
“Pengendalian banjir bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan proyek, Sugeng menegaskan sikap tegas dan tanpa kompromi dari BWS Sulawesi I. Seluruh material yang digunakan dalam proyek wajib berasal dari sumber yang legal.
“Tidak ada toleransi untuk penggunaan material ilegal dalam setiap proyek BWS,” tegasnya.
Baca juga: MBG Mandek di Manado, Ribuan Siswa Tak Terima Makanan Bergizi: Ke Mana Aliran Anggarannya?
Sementara itu, untuk proses pembebasan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam Kota Manado, BWS Sulawesi I masih menunggu penyelesaian administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Langkah ini diambil guna menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari.
“BWS sudah siap membayar, namun semua harus melalui prosedur yang benar dan sah,” pungkas Sugeng.
Forum Konsultasi Publik ini menegaskan bahwa ketahanan pangan, pengendalian banjir, dan tata kelola ruang telah menjadi agenda strategis nasional. Tantangannya kini terletak pada keseriusan pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat, agar kebijakan yang telah dirancang tidak berhenti sebatas wacana, melainkan benar-benar berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Editor : Kaperwil Sulut Romeo