BeritaInvestigasiNews.id. Sulut,- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara berlangsung dinamis dan penuh sorotan, Selasa (19/5/2026), di ruang rapat Komisi I DPRD Sulut. RDP tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi I, Brayen Waworuntu, didampingi Sekretaris Rhesa Waworuntu serta Wakil Ketua Julitje Margareta Maringka. Turut hadir anggota Komisi I lainnya yakni Hendri Walukow, Mulyadi Paputungan, dan Hillary Tuwo.
RDP tersebut membahas terkait koperasi desa serta realisasi program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin Kepala Dinas PMD, Novita Lumintang.
Baca juga: Tony Supit Tegas Bantah Tudingan Politik Licik, Hormati Penuh Proses Hukum Kejati Sulut
Dalam forum tersebut, legislator vokal dari daerah pemilihan Bitung-Minahasa Utara, Hillary Tuwo, memberikan perhatian serius terhadap realisasi program yang dinilai belum maksimal. Ia menegaskan bahwa seluruh program pemberdayaan desa harus benar-benar tepat sasaran agar desa mampu berkembang dan mandiri.
“Program-program desa harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Jangan sampai anggaran besar, tetapi realisasi di lapangan belum maksimal,” tegas Tuwo dalam RDP tersebut.
Politisi muda itu juga menyoroti belum terealisasinya sejumlah poin program pada triwulan pertama tahun anggaran 2026. Menurutnya, dengan nilai anggaran yang cukup besar mencapai Rp2,6 miliar, kegiatan seperti Posyandu, PKK, maupun program pemberdayaan lainnya seharusnya sudah terlihat progresnya.
“Masih ada poin-poin yang belum terealisasi dan belum ada pelaksanaan kegiatan di triwulan satu. Ini perlu menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PMD Sulut, Novita Lumintang, menjelaskan bahwa pada bulan April pihaknya telah menjalankan tiga kegiatan, sementara pada bulan Maret masih dalam tahap penyusunan program.
Ia juga memaparkan rincian realisasi anggaran, termasuk program Posyandu yang memiliki alokasi sekitar Rp400 juta. Anggaran tersebut terdiri dari belanja barang dan telah dibagikan kepada 15 kabupaten/kota dengan alokasi sekitar Rp140 juta per daerah.
“Sebagian anggaran sudah diserahkan saat kegiatan Halal Bihalal di Bolaang Mongondow dan juga pada Rapat Kerja Daerah bulan April. Untuk Rakerda Provinsi juga sudah tertata dalam anggaran sekitar Rp100 juta lebih,” jelas Lumintang.
Baca juga: Gelombang Protes Menggema: Ormas Desak Pemprov Sulut Hentikan Pembiaran Masalah Rakyat
Di akhir RDP, Hillary Tuwo kembali menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Ia meminta Dinas PMD segera menyerahkan data lengkap secara tertulis kepada Komisi I DPRD Sulut sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif.
“Berikan data keseluruhan secara tertulis kepada kami di Komisi I. Ini merupakan bagian dari tugas legislasi dan fungsi pengawasan DPRD Sulawesi Utara,” pungkasnya.
Editor : Kaperwil Sulut Romeo