Gudang Solar di Kadoodan Kembali Disorot, Charel Akui Aktivitas dan Kepemilikan, Kapolres Bitung Didesak Selidiki

Reporter : Romeo

BeritaInvestigasiNews.id. Bitung,- Dugaan praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi kembali mencuat di Kelurahan Kadoodan (Bunggalan), Kota Bitung. Aktivitas yang diduga berkaitan dengan pengumpulan dan penampungan solar subsidi tersebut kembali menjadi sorotan setelah awak media melakukan investigasi lapangan, Rabu (11/11/2026).

Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kota Bitung. Pasalnya, ketika masyarakat masih menghadapi persoalan ketersediaan solar, justru muncul dugaan adanya aktivitas penampungan BBM subsidi di lokasi yang sebelumnya pernah menjadi perhatian publik.

Baca juga: Polresta Manado Tegaskan Penyidikan Dugaan Penyimpangan BBM Terus Berjalan, Masyarakat Diajak Aktif Berikan Informasi

Sejumlah warga sekitar mengaku resah dan berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti informasi tersebut. Bahkan, warga menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum anggota TNI yang disebut-sebut memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut. Namun, tudingan ini masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak terkait.

"Para pelaku dikenal sudah lama menjalankan bisnis ilegal tersebut dan diduga dibekingi oknum TNI," ungkap seorang warga sekitar lokasi gudang kepada awak media.

Warga pun meminta Kapolres Bitung yang baru, AKBP Arie Sulistio Nugroho, agar segera memerintahkan jajarannya melakukan penyelidikan secara menyeluruh, profesional, dan transparan.

Lokasi Lama Kembali Jadi Sorotan

Berdasarkan penelusuran awak media, lokasi yang kini kembali disorot disebut-sebut berkaitan dengan kelompok yang dikenal dengan nama Charel dan Faiz.

Lokasi tersebut sebelumnya pernah menjadi perhatian publik pada 1 Februari 2026 karena dugaan aktivitas penampungan solar bersubsidi. Kala itu, pihak yang disebut dalam pemberitaan membantah tudingan tersebut dengan menyatakan bahwa isi tandon di lokasi merupakan air, bukan BBM bersubsidi.

Sorotan kembali muncul pada 6 Mei 2026. Dalam pemberitaan saat itu, kelompok yang sama disebut-sebut terkait dugaan aktivitas serupa bersama PT Stemar Jaya di kawasan Kadoodan. Bahkan, dalam operasi kepolisian, dua unit mobil tronton bernomor polisi DB 8845 LJ dan DB 8479 CB dikabarkan diamankan. Peristiwa tersebut juga memunculkan informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang oknum aparatur sipil negara (ASN).

Kini, informasi terbaru yang dihimpun awak media kembali mengarah pada nama Charel dan Faiz. Solar yang diduga dikumpulkan dari sejumlah sumber disebut-sebut kemudian dibawa menuju PT Brother Putra Perkasa di kawasan Asabri II, Kelurahan Girian Permai, Kota Bitung.

Charel Akui Adanya Aktivitas dan Kepemilikan Gudang

Dalam upaya menjalankan prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Charel terkait dugaan aktivitas penampungan solar di lokasi tersebut.

Dalam komunikasi dengan awak media, Charel membenarkan adanya aktivitas serta kepemilikan gudang yang dipersoalkan tersebut.

Baca juga: Kapolda dan Propam Polda Sulut Diharapkan Turun Tangan, Pelapor Keluhkan Ketidakjelasan Penanganan Pengaduan

Meski demikian, pengakuan mengenai keberadaan aktivitas dan kepemilikan gudang tidak serta-merta membuktikan bahwa BBM yang ditampung merupakan solar bersubsidi atau bahwa telah terjadi tindak pidana. Hal tersebut perlu dipastikan melalui pemeriksaan dokumen, asal-usul BBM, perizinan, serta alat bukti lainnya oleh aparat berwenang.

Kapolres Bitung Diminta Telusuri Seluruh Mata Rantai

Persoalan ini tidak cukup hanya berhenti pada pemeriksaan lokasi gudang. Aparat penegak hukum perlu menelusuri dari mana solar tersebut diperoleh, siapa pemasoknya, bagaimana proses pengangkutannya, siapa penampungnya, hingga ke mana BBM tersebut didistribusikan.

Apabila dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu benar adanya, termasuk dugaan perlindungan oleh oknum aparat, maka hal tersebut juga perlu diusut secara objektif dan berdasarkan bukti.

Secara hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar bagi pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.

Baca juga: Geger Mabes Polri! Tiga Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Ditahan, Listyo Sigit Ikut Terseret

Sementara itu, apabila ditemukan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara atau ASN, penanganannya dapat dikembangkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi sepanjang unsur-unsur pidananya terpenuhi.

Jangan Sampai Solar Subsidi Menjadi Ladang Bisnis Segelintir Orang

Masyarakat berharap Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistio Nugroho tidak menganggap persoalan ini sebagai laporan biasa. Dugaan aktivitas yang berulang di lokasi yang sama perlu mendapat perhatian serius, terlebih jika terdapat informasi mengenai kemungkinan keterlibatan jaringan distribusi yang lebih luas.

Publik juga menunggu langkah konkret aparat untuk memastikan apakah gudang tersebut benar-benar digunakan menampung solar bersubsidi atau memiliki kegiatan usaha lain yang sah.

Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jika ditemukan pelanggaran, seluruh pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum, tanpa terkecuali.

Sebab, BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai subsidi negara justru diduga berubah menjadi ladang keuntungan bagi segelintir pihak, sementara masyarakat kecil harus menanggung dampak kelangkaan dan sulitnya mendapatkan solar.

Editor : Romeo

Investigasi
Berita Populer
Berita Terbaru