Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Politik dan Hukum Bagi BPD Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya

Beritainvestigasinews.id, Sidoarjo, - Untuk meningkatkan kapasitas dan Sumber daya manusia ,Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Forum BPD kabupaten Sidoarjo bersama wakil ketua DPRD Jatim Anik Maslacah menggelar sosialisasi pentingnya pendidikan politik dan hukum bagi para BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kegiatan yang diadakan di Hotel Luminor ini di hadiri pengurus dan 104 peserta dari seluruh BPD se kecamatan Sukodono. Sabtu (18/5/2024).

Dalam keterangannya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Anik Maslachah, M.Si. menyampaikan untuk bisa menjadi desa maju, pertumbuhan ekonomi berangkat dari desa. Hari ini pertumbuhan ekonomi Jawa Timur luar biasa, diatas rata-rata nasional. Tetapi kemiskinan Jawa Timur masih diatas rata – rata nasional. Maka butuh eksplorasi potensi dari desa. Desa mandiri di Jawa Timur sudah ada 500 lebih desa, dari 805 desa di Jawa Timur dan itu tertinggi nasional. Maka mitra kerja kepala desa adalah BPD oleh karena BPD harus ada peningkatan kapasitas. Forum ini lah yang menjadi salah satu fasilitas untuk bisa melakukan up grading kapasitas terkait tupoksinya BPD. Sehingga besar harapan kepala desa oke, BPD oke tentu desa makin tumbuh dan berkembang dengan baik.

Disinggung mengenai insentif BPD yang sangat minim, Anik menyampaikan Sidoarjo tahun ini sudah ada insentif RT dan itu juga penting karena pelayan dasar adalah RT dan RW. Namun BPD ini DPR nya desa maka perlu ada perimbangan yang cukup. Saat ini insentif anggota BPD Rp 600 rb sedangkan ketua BPD Rp 900 rb, ya tentu kita lihat potensi fiskal daerah. Bagi kami Sidoarjo cukuplah jika insentif BPD ada peningkatan, karena angka itu mulai tahun 2018 kurang lebih sudah 6 tahun sehingga perlu peningkatan.

"Jadi saya mengusulkan agar kinerja BPD ini semakin smart maka perlu yang namanya gizi diperbaiki melalui insentif," jelas Anik Maslachah.

Mengenai ketidak sinkron nan antara BPD dengan Kepala Desa itu sekali lagi itu sesungguhnya terkait dengan kapasitas,jadi BPD nya harus berkapasitas Kepala Desanya juga harus kapasitas itu kan harus tau regulasinya,tau tupoksinya. Jadi masing-masing ibaratnya "Sadar Posisi".

"Jadi BPD itu sebagai apa,Kepala Desa itu sebagai apa,Perangkat itu sebagai apa,kalau sudah sadar posisi dan mengetahui dasar hukumnya,regulasinya maka kan bisa bersinergi. Dan forum inilah salah satunya yang bisa lakukan penguatan kapasitas itu. Dan memang ada subjektivitas itu tentu mewarnai dalam segala pengambilan volese tetapi ketika kapasitasnya menjadi skala dikedepankan,jadi saya pikir tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dan bisa menjadi desa mandiri," pungkas Ani.

Susy

Editor : Redaktur