[caption id="attachment_65408" align="aligncenter" width="1080"]
Foto: Kalapas Kerobokan RM. Kristyo Nugroho beserta jajaran mengikuti sosialisasi percepatan perluasan data SPI KPK. Sumber: Lapas Kerobokan.[/caption]
Beritainvestigasinews.id, Kerobokan, Bali, - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tak henti-hentinya terus menggalakkan upaya Reformasi Birokrasi (RB) melalui berbagai program, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham mengadakan Sosialisasi Percepatan Perluasan Data Responden SPI KPK secara virtual, pada Rabu (16/10/2024) kemarin.
Baca Juga: Keluarga Besar Staf dan Redaksi Media Beritainvestigasinews.id Mengucapkan Selamat Tahun Baru 2025
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA/Kalapas Kerobokan, RM. Kristyo Nugroho beserta jajaran mengikuti kegiatan tersebut.
SPI merupakan bagian dari upaya nasional dalam menekan risiko korupsi, meningkatkan integritas serta kualitas layanan publik suatu instansi atau lembaga pemerintahan. Hasil survei ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan memperbaiki sistem anti korupsi di Indonesia.
[caption id="attachment_65409" align="aligncenter" width="1080"]
Foto: Sekretaris Itjen Kemenkumham, Ika Yusanti.[/caption]
Sekretaris Itjen Kemenkumham, Ika Yusanti dalam arahannya menjelaskan, pelaksanaan Survei Penilaian Integritas merupakan salah satu komponen pembentuk nilai Reformasi Birokrasi dengan bobot sebesar 10%. Jika nilai SPI kita tinggi, maka akan mendongkrak nilai Indeks RB. Salah satu manfaatnya adalah Kemenkumham berpotensi mendapatkan reward berupa kenaikan tunjangan kinerja.
“Untuk itu, saya memohon dukungan dari seluruh pimpinan satuan kerja untuk melakukan strategi percepatan dan perluasan responden pengisian SPI KPK, yakni dengan mengingatkan kepada jajarannya untuk segera mengisi Survei Penilaian Integritas, duta layanan juga harus berperan aktif mengingatkan pengguna layanan yang mendapatkan wa blast untuk segera mengisi survei, juga menyampaikan kepada pengguna layanan untuk memindai QR Code dan mengisi survei jika tidak mendapatkan WA Blast dari KPK, serta yang terakhir lakukan monitoring atas progres pengisian SPI sehingga dapat memenuhi target responden yang ditetapkan KPK”, ujar Ika.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Bali, Pramella Yunidar Pasaribu menjelaskan, dengan terlaksananya sosialisasi ini, seluruh satuan kerja di bawah Kemenkumham, termasuk Lapas Kerobokan, dapat mempercepat pelaksanaan SPI dan ketercapaian target yang telah ditentukan.
"Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja dan kualitas layanan di seluruh satker guna memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat semakin transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip integritas," jelas Kakanwil.
(Juli)
Editor : Juli Kaperwil Bali
