Beritainvestigasinews.id. Sulut,- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan langsung oleh Wakil Ketua BPK-RI, Budi Priyono kepada DPRD dan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dalam sidang paripurna DPRD Sulut.
Dalam sambutannya, Budi Priyono menegaskan bahwa proses penyerahan LHP merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yang menjadi wujud pelaksanaan tugas konstitusional BPK dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara.
“BPK memberikan opini WTP atas LKPD Sulawesi Utara berdasarkan kriteria kepatuhan, efektivitas, dan kesesuaian laporan keuangan. Ini mencerminkan akuntabilitas yang tinggi dan pengelolaan keuangan yang baik,” ujar Budi.
Meski demikian, BPK tetap memberikan 31 laporan dan 1.478 rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sulut untuk ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari. Catatan tersebut meliputi kekurangan volume dan aspek lainnya yang perlu diperbaiki demi peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola keuangan daerah.
“Seorang pejabat publik harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara ekonomis, efisien, dan kompeten,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulut Yulius Selvanus menyampaikan apresiasi mendalam atas kepercayaan yang diberikan BPK RI. Ia menyebut capaian WTP ini sebagai oleh-oleh berharga bagi masyarakat Sulut.
“Kami berterima kasih kepada BPK RI atas pembinaan dan kepercayaan yang diberikan. Ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus membenahi dan meningkatkan tata kelola keuangan secara transparan dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Gubernur Yulius juga menyatakan komitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK, guna memperkuat pondasi pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami berkomitmen menjalankan semua rekomendasi secara tepat waktu. Ini adalah bagian dari instrumen membangun Sulut yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan,” tutupnya.
Baca Juga: Gempa Dahsyat M 7,3 Guncang Manado, Berpotensi Tsunami: Lapangan KONI Ambruk, Satu Korban Jiwa
Editor : Kaperwil Sulut Romeo
