Beritainvestigasinews.id. Sulut,- Harapan besar masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) untuk memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mampu mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing global kini tengah diuji. Dua KEK yang digagas, yakni KEK Industri dan KEK Pariwisata Likupang, hingga kini belum menunjukkan kemajuan signifikan, memicu kritik dari berbagai tokoh masyarakat.
Tokoh masyarakat Sulut, Ventje Pinontoan, menyebut keberadaan dua KEK itu ibarat “mitos” di mata publik. Ia menilai realisasi proyek tersebut masih jauh dari harapan, akibat minimnya dukungan pemerintah pusat dan masalah pelik di tingkat lokal.
“Baik dari sisi regulasi maupun insentif pembangunan, pemerintah pusat belum menunjukkan dukungan penuh. Padahal, dua KEK ini bisa menjadikan Sulut sebagai pemain utama dalam perdagangan dunia, khususnya di jalur maritim Asia Pasifik,” tegas Ventje, Senin (16/6/2025).
Ia juga menyoroti problem pelik seputar lahan, termasuk keberadaan aset negara yang masih dikuasai salah satu BUMN meski masa kontraknya telah habis. Padahal, aset tersebut dibutuhkan untuk pengembangan KEK Pariwisata Likupang yang menjadi bagian dari visi besar "YSK-VICTORY" Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling.
Ventje Rumambi dan Delbert Mongan turut bersuara. Keduanya mengkritik lambannya penyelesaian konflik lahan dan peran lembaga pengelola KEK yang dinilai stagnan. Delbert bahkan menyarankan agar perusahaan daerah pengelola KEK segera dievaluasi.
“Pengelola KEK harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar punya kapasitas menarik investasi. Dewan KEK jangan tidur nyenyak. Perlu ada langkah konkret, bukan sekadar konsep,” ujar Delbert.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan aktif dinas teknis seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Bappeda, serta penegasan master plan dan roadmap KEK yang harus masuk dalam rencana tata ruang dan diperjuangkan dalam penganggaran.
Delbert mengungkapkan, KEK Industri berpotensi menjadi pusat manufaktur dan ekspor-impor nasional. Namun hingga kini, janji dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp3 triliun tak kunjung terealisasi, meski akses jalan dari Bandara Sam Ratulangi ke kawasan KEK sudah mulai dibebaskan.
Sementara itu, Ventje Rumambi menyebut bahwa kegagalan atau keberhasilan pembangunan dua KEK tersebut akan menjadi tolak ukur nyata kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus.
“Tantangan ini adalah ujian sejati. Harus ada tim terpadu yang melibatkan TNI dan Polri untuk mengamankan kawasan. Jika Gubernur langsung turun tangan dan memanfaatkan kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto, kami percaya masalah ini bisa tuntas,” pungkasnya.
Masyarakat kini menunggu pembuktian nyata dari Pemprov Sulut dan pemerintah pusat agar dua KEK yang selama ini hanya jadi wacana, bisa benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan nasional.
Baca Juga: 65 Tahun Bank SulutGo, Dari Torang Pe Bank Menjadi Pilar Penggerak Ekonomi Sulut dan Gorontalo
Editor : Kaperwil Sulut Romeo
