Beritainvestigasinews.id. Sulut,- Nama Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol FX Winardi, kembali ramai diperbincangkan publik. Kali ini bukan karena prestasi, melainkan karena nomor WhatsApp yang mengatasnamakan dirinya diduga digunakan untuk melakukan pemerasan terhadap sejumlah pemilik lahan Galian C ilegal di wilayah Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).
Tak hanya nama Kombes Winardi, nama Kompol Rio Gumara yang disebut sebagai Kasubdit Tipidter Polda Sulut juga ikut dicatut dalam modus serupa. Pelaku menyebarkan pesan ancaman melalui WhatsApp, mengklaim bahwa Polda Sulut akan segera melakukan operasi besar-besaran terhadap tambang Galian C ilegal di wilayah Bolaang Mongondow Raya. Dalam pesannya, mereka meminta uang “pengamanan” antara Rp15 juta hingga Rp20 juta, agar aktivitas ilegal para pemilik lahan tak ditindak alias "86".
Salah satu korban yang tertipu adalah anggota DPRD Bolmut dari Fraksi Golkar, Ardianysah Pakaya alias Ian. Pada Rabu, 18 Juni 2025, Ian mengaku telah mentransfer uang senilai Rp1 juta ke rekening atas nama Zalfa Zahidah Putri. Dalam pengakuannya, pelaku berdalih uang tersebut digunakan untuk membeli tiket pesawat. Bahkan Ian diminta untuk segera mengirim puluhan juta rupiah, namun ia menolak dan hanya menyanggupi Rp1 juta. Peristiwa ini pun menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Sulut.
Pengamat sosial dan aktivis Sulut, Stevenson, angkat bicara terkait maraknya penipuan yang mengatasnamakan perwira polisi. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya jika menerima pesan atau panggilan dari oknum yang mengaku anggota Polda Sulut, terutama yang menjanjikan “pengamanan” atas aktivitas ilegal.
“Jangan percaya! Itu murni penipuan. Seorang perwira menengah tidak mungkin melakukan cara-cara seperti itu. Nomor WhatsApp yang mengatasnamakan Kombes FX Winardi itu palsu,” tegas Stevenson.
Ia juga mendesak agar Polda Sulut segera bertindak tegas. "Nomor-nomor WhatsApp yang mengaku-ngaku perwira dan nomor rekening penampung uang hasil penipuan harus segera dilacak dan diusut. Ini sudah mencoreng institusi kepolisian. Jika dibiarkan, masyarakat akan terus menjadi korban," tutup Stevenson.
Polda Sulut hingga berita ini diturunkan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan pencatutan nama pejabat kepolisian dalam modus pemerasan ini.
Editor : Kaperwil Sulut Romeo
