Skandal Makanan Basi di SMK Negeri 1 Manado: Siswa Jadi Korban, Pengawasan Pangan Dipertanyakan

avatar Kaperwil Sulut Romeo

BeritaInvestigasiNews.id. Manado,- Dunia pendidikan kembali tercoreng dengan insiden memilukan. Sejumlah siswa SMK Negeri 1 Manado terpaksa menahan sakit perut parah setelah mengonsumsi makanan yang diduga basi dan kadaluarsa pada Rabu (24/9/2025).

Ironisnya, peristiwa yang mestinya tak boleh terjadi di lingkungan sekolah justru menyisakan pertanyaan besar tentang lemahnya pengawasan pangan di institusi pendidikan.

Baca Juga: Gubernur YSK Tegaskan Disiplin Digital di Sekolah, Pemprov Sulut Batasi Penggunaan Ponsel bagi Pelajar

Kepala Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SMK Negeri 1 Manado, Jeine Kaparang, mengungkapkan masalah ini pertama kali terdeteksi dari bau menyengat pada beberapa porsi makanan.
“Dari baunya sudah tercium tidak layak. Ada makanan yang kadaluarsa atau basi,” ujarnya, Kamis (25/9/2025).

Meski pihak sekolah buru-buru menarik kloter kedua sebelum dibagikan, sejumlah siswa sudah telanjur mengonsumsi kloter pertama yang diduga tercemar. Akibatnya, beberapa siswa langsung mengalami sakit perut.

Jeine menyebut kondisi siswa bisa ditangani cepat di UKS tanpa rujukan rumah sakit. Namun, pernyataan itu berlawanan dengan pengakuan siswa yang masih merasakan sakit perut hingga keesokan harinya.
“Saya masih merasakan sakit perut sampai hari ini, setelah makan makanan itu,” tutur seorang siswa yang enggan disebutkan namanya.

Baca Juga: SMA Negeri 1 Kakas Disorot: Kepemimpinan Plt Diduga Langgar Aturan, KBM Terancam Tak Kondusif

Fakta makin mencengangkan ketika diketahui makanan bermasalah tersebut berasal dari Satuan Penjaminan Pangan dan Gizi (SPPG) Sario, lembaga yang seharusnya menjamin mutu pangan layak konsumsi. Pertanyaan pun menyeruak: bagaimana makanan basi bisa lolos dan tersaji di meja makan siswa?

Kritik publik semakin tajam lantaran Kepala Sekolah disebut tidak hadir saat kejadian, memperkuat kesan lemahnya pengawasan internal. Situasi ini menandai perlunya evaluasi menyeluruh, baik terhadap penyalur, pengawas, maupun pihak sekolah sendiri.

Baca Juga: Dorong Mutu Pendidikan Sulut, Dr. Femmy Suluh Resmi Buka Rakor DAK Tahap II SMA/SMK 2025

Ketua Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI-P) Sulut, Jonathan Mogonta, ikut bersuara. Ia menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa dianggap sepele.
“Pemerintah dan sekolah harus lebih jeli dalam mengawasi mutu makanan. Keselamatan siswa adalah prioritas utama,” tegasnya.

Insiden ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan tamparan keras yang mengungkap rapuhnya sistem pengawasan pangan di dunia pendidikan. Kini publik menuntut jawaban tegas: siapa yang bertanggung jawab atas lalainya perlindungan terhadap kesehatan generasi penerus bangsa?

Berita Terbaru