BeritaInvestigasiNews.id. Minahasa,- Dunia penegakan hukum di Sulawesi Utara kembali tercoreng. Dugaan kuat adanya permainan dan pembiaran terhadap praktik mafia BBM bersubsidi kian mencuat ke permukaan. Nama Rinaldi dan Wanti kini menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai simbol gagalnya aparat dalam menegakkan supremasi hukum di daerah ini.
Padahal, Gubernur Sulawesi Utara dan Kapolda Sulut telah mengeluarkan instruksi tegas untuk memberantas mafia BBM bersubsidi. Namun sayangnya, perintah keras itu seolah hanya menjadi ancaman di atas kertas. Faktanya, jaringan mafia BBM di wilayah ini justru semakin leluasa beroperasi, bahkan berani menantang aparat hukum dengan modus yang kian rapi dan terang-terangan.
Baca Juga: “Minahasa Darurat Mafia Energi: Penimbunan Solar Subsidi Disinyalir Dibiarkan Aparat”
Dalam konfirmasi melalui pesan WhatsApp, Wanti mengakui bahwa tangki bermuatan 16.000 KL miliknya yang akan dibawa ke Lolak sempat menjadi perhatian. Namun tak lama setelah dikonfirmasi media, datang seseorang yang mengaku “orang suruhan” dan dengan nada mengancam mengatakan, “Bro knk bagimana ini, berapa so bro mo amankan.”
Pernyataan itu seolah menegaskan bahwa praktik “setoran” dan “pengamanan” dalam bisnis ilegal BBM bersubsidi memang nyata terjadi dan sudah menjadi rahasia umum — bahwa semua bisa diatur.
Ketua PAMI Perjuangan Sulut, Jonathan Mogonta, dengan nada tegas mengecam keras lemahnya penegakan hukum di daerah ini. Ia menilai aparat telah gagal menjalankan amanat pimpinan dan justru terkesan membiarkan praktik kejahatan ekonomi yang merugikan rakyat kecil.
Baca Juga: Satresnarkoba Polres Minahasa Bongkar Jaringan Sabu Palu, Amankan 17 Gram dari Dalam Speaker Mobil
“Kami menilai penegakan hukum di tangan Rinaldi dan Wanti telah kehilangan arah. Jika aparat sudah ikut bermain, maka tidak heran mafia BBM bersubsidi di Sulut kebal hukum. Ini tamparan keras bagi aparat penegak hukum dan bukti bahwa instruksi pimpinan daerah tidak dijalankan dengan serius,” tegas Mogonta.
Lebih lanjut, Mogonta mengingatkan bahwa pembiaran terhadap kasus-kasus BBM ilegal tidak hanya mencoreng institusi hukum, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat kecil yang paling merasakan dampak kelangkaan dan kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Gubernur dan Kapolda harus menindak tegas aparat di bawah yang bermain mata dengan mafia BBM. Jangan hanya memberi ancaman di media, tapi buktikan dengan tindakan nyata,” sambungnya dengan nada keras.
Kini, publik menunggu langkah konkret Kapolda Sulut untuk mengembalikan marwah dan wibawa hukum di Bumi Nyiur Melambai. Bila tidak ada tindakan tegas, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan kian tergerus, dan dunia penegakan hukum Sulawesi Utara akan terus terjerembab dalam lumpur ketidakadilan.
Editor : Kaperwil Sulut Romeo
