BeritaInvestugasiNews.id. Minahasa,- Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara kembali menunjukkan komitmennya terhadap kualitas dan transparansi pembangunan infrastruktur. Terkait temuan dugaan cacat mutu pada proyek pembangunan jalan dan drainase di Kabupaten Minahasa, BPJN Sulut mengambil langkah tegas dengan membongkar langsung bagian pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
Langkah cepat ini menuai apresiasi luas dari masyarakat dan pemerhati kebijakan publik. Ketua LSM Teropong Keadilan dan Hukum Kabupaten Minahasa, Hesky O. Kawengian, memberikan pujian atas tindakan nyata yang dilakukan pihak BPJN.
Baca Juga: BPJN Sulut Utamakan Ketelitian, Status Jalan Nasional untuk Jalur 3,1 Km Masih Dikaji Mendalam
“Kami sangat mengapresiasi karena di sini sudah ada bukti pembongkaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan spek,” ujar Hesky.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 BPJN Sulut, Sam Yuda Haerani, S.T., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir kontraktor yang mengabaikan mutu pekerjaan. Ia menyampaikan, fokus utama BPJN Sulut adalah memastikan semua pekerjaan memenuhi standar kualitas, terutama dalam hal penggunaan bahan seperti pasir dan batu yang sesuai ketentuan.
“Kami sudah menyatakan bahwa pekerjaan ini belum dibayar. Maka kalau pekerjaan ini tidak sesuai dengan spek, pekerjaan ini tidak akan dibayar atau akan dibongkar. Kami tidak mau meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang cacat mutu,” tegas Sam.
Selain tindakan pembongkaran, BPJN Sulut juga terus berkoordinasi dengan masyarakat sekitar agar pengawasan terhadap proyek berjalan optimal. Sam menegaskan bahwa partisipasi warga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pembangunan.
Sikap terbuka dan respons cepat BPJN Sulut turut mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Salah satu warga, Stefan Warouw, menilai langkah pembongkaran tersebut sebagai bukti nyata komitmen pemerintah terhadap kritik publik.
“Untuk selanjutnya, tetap kami akan awasi,” ujarnya.
Baca Juga: Wahyu Supriyo Winurseto, Insinyur Bina Marga di Balik Kokohnya Jalan Nasional Indonesia
Proyek drainase di Minahasa ini diharapkan dapat diselesaikan dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, dan tepat administrasi. Tindakan tegas PPK dan dukungan pengawasan aktif dari masyarakat menjadi contoh sinergi positif antara pemerintah dan publik.
Langkah BPJN Sulut ini bukan hanya menunjukkan ketegasan terhadap kontraktor nakal, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur di daerah berjalan dengan standar tinggi, penuh tanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Editor : Kaperwil Sulut Romeo
