BeritaInvestigasiNews.id. Sulut,- Kelangkaan Liquified Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kilogram kembali dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Sulawesi Utara. Kondisi ini memicu keluhan warga yang kesulitan mendapatkan gas bersubsidi yang selama ini menjadi kebutuhan utama rumah tangga kecil.
Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, angkat bicara dan meminta langkah tegas dari pihak penyalur agar persoalan yang terus berulang ini tidak lagi membebani masyarakat.
Baca Juga: Rapat Paripurna DPRD Sulut Ricuh, Koalisi Sipil Sebut Perda RTRW 2025–2044 Ilegal dan Pro-Tambang
Legislator dari daerah pemilihan Manado ini menilai kelangkaan LPG 3 kilogram telah menjadi masalah klasik yang hampir selalu terjadi setiap kali menjelang atau saat momentum hari-hari besar. Ia menegaskan, persoalan tersebut harus segera diputus rantainya melalui pengawasan distribusi yang lebih ketat.
“Ini selalu menjadi masalah klasik. Setiap ada perayaan hari besar, LPG pasti langka. Saya berharap instansi terkait, dalam hal ini Pertamina Patra Niaga, melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran stok,” tegas Royke.
Politisi dari Partai Demokrat itu juga menyoroti dua poin penting yang harus menjadi perhatian serius pihak terkait, baik perusahaan penyalur maupun pemerintah daerah.
Pertama, jaminan ketersediaan stok. Menurut Royke, pihak penyalur wajib memastikan kuota LPG untuk wilayah Sulawesi Utara tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari tanpa kendala distribusi.
Kedua, ketepatan sasaran penerima subsidi. Ia menekankan pentingnya pengawasan di lapangan agar gas subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat kurang mampu, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
Selain itu, Royke juga mengajak para anggota legislatif yang membidangi sektor perekonomian untuk lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalur distribusi LPG.
“Saya berharap teman-teman di Komisi II, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk turun langsung ke lapangan. Awasi agen-agen penyalur. Jangan sampai ada permainan di tingkat bawah yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD akan terus mendorong pengawasan yang lebih ketat agar distribusi LPG bersubsidi di Sulawesi Utara berjalan transparan, adil, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil. (Zulkarnain)
Editor : Kaperwil Sulut Romeo
