BeritaInvestigasiNews.id. Sulut,- Aksi damai yang digelar tiga organisasi masyarakat, Waraney Tanah Toar Lumimuut, Laskar Merah Putih, dan Brigade Bogani menggema di depan Kantor Gubernur dan DPRD Sulawesi Utara, Rabu (1/4/2026). Massa turun ke jalan membawa satu pesan tegas: pemerintah daerah dinilai terlalu lama membiarkan persoalan rakyat berlarut tanpa kepastian.
Dengan spanduk terbentang dan teriakan aspirasi yang menggema, massa mendesak Gubernur Sulawesi Utara agar tidak sekadar menjadi pendengar pasif. Mereka menuntut langkah konkret dan terukur atas berbagai persoalan mendasar yang selama ini dianggap diabaikan.
Salah satu tuntutan utama adalah kejelasan legalitas lahan. Warga yang telah lama menempati tanah tanpa kepastian hukum mendesak pemerintah segera menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM). Mereka menilai, ketidakjelasan status lahan bukan hanya persoalan administratif, tetapi sumber konflik yang terus dipelihara oleh lambannya kebijakan.
“Negara tidak boleh membiarkan rakyat hidup di atas tanah tanpa kepastian. Ini bukan sekadar janji, ini soal keadilan,” tegas salah satu orator.
Selain itu, massa juga menyoroti pelayanan air bersih di Desa Lotta. Mereka menuntut air gratis serta transparansi penggunaan dana CSR sejak PDAM beroperasi di wilayah tersebut. Minimnya keterbukaan dinilai memicu kecurigaan publik dan mempertegas kesan bahwa pengelolaan sumber daya belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat.
Isu tambang rakyat pun menjadi sorotan tajam. Massa menilai kebijakan perizinan selama ini terkesan tebang pilih. Di satu sisi, sebagian pihak dengan mudah mengantongi izin, sementara penambang rakyat justru dibiarkan menggantung tanpa kepastian hukum.
“Jangan ada diskriminasi. Semua masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk dalam hal izin pertambangan,” teriak orator lainnya, disambut riuh massa aksi.
Aksi ini menjadi akumulasi kekecewaan atas lambannya respons pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi yang berulang kali disuarakan. Bagi massa, janji tanpa realisasi hanya memperpanjang daftar ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Mereka menegaskan, aksi ini bukan akhir, melainkan peringatan. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret yang diambil, gelombang protes dipastikan akan kembali dengan skala yang lebih besar.
Di tengah tekanan publik yang kian menguat, pemerintah daerah kini dihadapkan pada pilihan: tetap bertahan dalam pola lama yang penuh janji, atau mulai bergerak nyata menjawab tuntutan rakyat.
Baca Juga: Gempa Dahsyat M 7,3 Guncang Manado, Berpotensi Tsunami: Lapangan KONI Ambruk, Satu Korban Jiwa
Editor : Kaperwil Sulut Romeo
