BeritaInvestigasiNews.id. Sulut,- Suasana di Markas Polda Sulawesi Utara pada Kamis (30/4/2026) menjadi perhatian publik setelah sekelompok orang yang mengatasnamakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendatangi lokasi tersebut. Mengenakan seragam biru, mereka menyuarakan aspirasi terkait dinamika yang tengah terjadi di lingkungan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado.
Dalam aksinya, kelompok tersebut meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan Rektor Unsrat, Prof Dr Ir Berty Sompie. Seruan tersebut disampaikan secara terbuka oleh salah satu orator yang mengaku sebagai Ketua KNPI Sulawesi Utara, Ferry Seke.
Namun, di balik tuntutan tersebut, diketahui bahwa persoalan yang menjadi latar belakang aksi berkaitan dengan penundaan pelantikan seorang dosen sebagai Dekan Fakultas Peternakan Unsrat. Penundaan ini, menurut pihak kampus, murni disebabkan oleh proses administrasi yang masih perlu dilengkapi.
Sejumlah mahasiswa Unsrat menilai aksi tersebut kurang proporsional dan tidak mencerminkan substansi persoalan yang sebenarnya. Mereka menyebut bahwa isu administrasi internal kampus semestinya diselesaikan melalui mekanisme yang ada, bukan dengan tekanan di ranah eksternal.
Menanggapi hal ini, Rektor Unsrat, Prof Ir Berty Sompie, memberikan klarifikasi bahwa tidak ada pembatalan pelantikan, melainkan hanya penundaan sementara. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut diambil demi memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik.
Baca Juga: Respons Cepat Polda Sulut! 11 Anggota Dipatsus, Kapolda Minta Maaf atas Insiden Minsel
“Bukan tidak dilantik, tetapi ditunda karena ada administrasi yang harus dilengkapi,” ujar Rektor saat dikonfirmasi.
Rektor juga mengisyaratkan adanya kemungkinan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu. Meski demikian, ia tetap menekankan pentingnya menjaga kondusivitas dan profesionalitas dalam menyikapi setiap dinamika yang terjadi di lingkungan akademik.
Di sisi lain, salah satu peserta aksi mengaku tidak sepenuhnya memahami substansi tuntutan yang disuarakan. Ia menyebut dirinya diajak bergabung secara spontan dalam perjalanan dan diberikan atribut aksi.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa setiap aspirasi publik perlu disampaikan secara bijak dan berbasis informasi yang akurat, agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Editor : Romeo
