BeritaInvestigasiNews.id. Bitung,- Kemarahan warga Kelurahan Tanjung Merah, Kota Bitung, akhirnya memuncak. Setelah bertahun-tahun menyampaikan keluhan terkait dugaan pencemaran lingkungan tanpa solusi yang dianggap memadai, ratusan warga turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di depan PT Futai dengan satu tuntutan tegas: perusahaan tersebut harus ditutup.
Sepanjang aksi, teriakan “Tutup PT Futai! Tutup PT Futai!” terus menggema. Bagi masyarakat, demonstrasi itu bukan sekadar aksi protes, melainkan bentuk perlawanan terhadap kondisi yang mereka nilai telah mengancam ruang hidup dan masa depan kampung mereka.
Warga mengaku berbagai dampak lingkungan mulai dirasakan sejak perusahaan beroperasi di wilayah yang dikenal sebagai salah satu wanua atau kampung tua di Kota Bitung. Mereka menyebut sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat diduga mengalami pencemaran, kawasan pesisir terdampak, lahan pertanian rusak, kesehatan warga terganggu, hingga ternak masyarakat dilaporkan mati.
Berbagai persoalan tersebut, menurut warga, telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun terakhir. Namun hingga kini, mereka menilai belum ada langkah konkret yang mampu menjawab keresahan masyarakat.
Yang paling memicu kemarahan warga adalah minimnya respons dari pemerintah terhadap berbagai laporan dan keluhan yang telah berulang kali disampaikan. Masyarakat merasa perjuangan mereka seakan berjalan sendiri tanpa keberpihakan yang jelas dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan penegakan aturan.
Gelombang protes tersebut mendapat dukungan dari Sulut Corruption Watch (SCW). Ketua SCW, Novie Ngangi, mendesak aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aspek operasional PT Futai, mulai dari dokumen perizinan usaha, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), studi kelayakan, hingga pelaksanaan kewajiban lingkungan perusahaan.
“Keluhan masyarakat tidak boleh dipandang sebelah mata. Jika ada dugaan pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap kehidupan warga, maka seluruh aspek legalitas dan pengawasan terhadap perusahaan harus diperiksa secara transparan,” tegas Novie.
Baca Juga: Komitmen untuk ASN, Walikota Hengky Pastikan Gaji dan TPP ke-13 Dibayarkan Tepat Waktu
SCW juga mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Kepolisian untuk melakukan penelusuran menyeluruh terhadap proses perizinan dan pengawasan operasional perusahaan guna memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum maupun penyimpangan administrasi.
Tidak hanya itu, DPRD Kota Bitung didorong menggunakan fungsi pengawasannya dengan memanggil pemerintah daerah, instansi teknis, serta manajemen PT Futai dalam rapat terbuka agar masyarakat memperoleh penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi warga Tanjung Merah, persoalan ini bukan sekadar sengketa antara masyarakat dan perusahaan. Yang dipertaruhkan, menurut mereka, adalah hak dasar warga negara untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Baca Juga: ASN Tersangka Dugaan Penganiayaan Belum Dinonaktifkan, Netralitas BKD dan Dinkes Bitung Disorot
Karena itu, masyarakat menegaskan perjuangan mereka tidak akan berhenti sampai ada langkah nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta, menindak jika ditemukan pelanggaran, serta memberikan kepastian atas nasib lingkungan dan sumber penghidupan warga.
Di tengah gelombang tuntutan yang terus menguat, satu pesan keras disampaikan warga Tanjung Merah kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan: lingkungan hidup tidak boleh dikorbankan atas nama investasi.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kota Bitung maupun pihak PT Futai belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan warga serta desakan audit menyeluruh yang disampaikan SCW.
Editor : Romeo
