Komisi IV Desak Pemda Percepat Sertifikasi Tanah Sekolah demi Cegah Sengketa dan Selamatkan Bantuan Pendidikan

avatar Berita Investigasi
Caption Foto: Ketua Komisi IV Mahfud MD saat Diwawanca Awak Media
Caption Foto: Ketua Komisi IV Mahfud MD saat Diwawanca Awak Media

BERITAINVESTIGASINEWS.ID || ​SAMPANG – Ketua Komisi IV Mahfud MD mendorong pemerintah daerah (pemda) di seluruh wilayah Indonesia untuk segera mempercepat pengajuan sertifikasi aset tanah yang bermasalah, khususnya yang ditempati lembaga pendidikan seperti sekolah. Desakan ini disampaikan guna memberikan kepastian hukum atas status kepemilikan lahan, mencegah sengketa berkepanjangan, serta menyelamatkan alokasi bantuan dana pendidikan dari pemerintah pusat yang selama ini tersendat akibat kendala legalitas. Rabu (18/11/2026).

​Menurut Mahfud, status kepemilikan lahan fasilitas umum yang belum mengantongi sertifikat resmi sangat rentan memicu konflik pertanahan antara masyarakat dan instansi pemerintah. Ia menjelaskan bahwa percepatan sertifikasi pada tanah yang berdiri bangunan milik pemerintah sangat mendesak dilakukan untuk memastikan kejelasan statusnya, sehingga jika terbukti milik rakyat harus segera dikembalikan, dan jika milik pemerintah wajib segera disertifikatkan agar sarana dan prasarana sekolah dapat dilengkapi.

Baca Juga: DPRD Sampang Gelar Paripurna Strategis: Dorong Ketertiban Umum hingga Pengesahan Perda Lahan Pertanian

​"Masalah status tanah yang belum bersertifikat ini sering kali menimbulkan sengketa, tidak hanya pada bangunan atau fasilitas umum lainnya, tetapi juga sangat berdampak pada sektor pendidikan dan pasar. Jangan menunggu terlalu lama baru bertindak," katanya.

​Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa ketiadaan alas hak yang sah tersebut berdampak langsung pada terhambatnya program pembangunan infrastruktur dasar dan merugikan masa depan peserta didik. Sekolah yang status tanahnya terkatung-katung menjadi tidak memenuhi syarat administratif untuk menerima kucuran anggaran renovasi maupun peningkatan mutu fasilitas belajar dari pemerintah pusat, padahal sarana yang layak dan aman sangat dibutuhkan.

Baca Juga: DPRD dan Pemkab Sampang Sahkan KUA-PPAS TA 2027, Pintu Awal Penyusunan APBD Resmi Dibuka

​"Oleh karena itu, Komisi IV terus mendesak pemerintah agar langkah konkret ini segera direalisasikan demi kepastian hukum dan kelangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah," ungkapnya.

​Ia menambahkan, apabila status kepemilikan lahan sudah memiliki kejelasan hukum baik diputuskan sebagai aset milik masyarakat maupun sepenuhnya milik negara penyelesaian administratif dapat segera ditempuh. Mekanisme tersebut dapat dilakukan melalui penerbitan sertifikat yang sah atau melalui proses pembelian lahan secara transparan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Baca Juga: DPRD dan Pemkab Sampang Sahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025

​Untuk merealisasikan hal tersebut, pemda diminta proaktif mendata seluruh sekolah yang menghadapi kendala legalitas aset sekaligus melakukan koordinasi lintas instansi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Langkah jemput bola ini dinilai krusial untuk memangkas alur birokrasi pertanahan sehingga tidak ada lagi siswa yang dirugikan hanya karena persoalan administratif yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui kemauan politik pemangku kebijakan.

​Dengan tuntasnya legalitas seluruh aset pendidikan di tanah air, dunia pendidikan nasional diharapkan dapat berjalan lebih kondusif dan terbebas dari ancaman gugatan hukum di masa mendatang. Kepastian hukum ini juga akan memastikan setiap anggaran bantuan pendidikan dari pusat dapat terserap secara optimal demi menunjang kemajuan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Berita Terbaru