Beritainvestigasinews.id, Probolinggo, - Presiden G APKM (gerakan aktivis pelayan kesejahteraan masyarakat) Juned st. bersuara terkait dibentuknya Panja DPRD Kabupaten Probolinggo yang baru dibentuk.
Ia mendukung terbentuknya Panitia Kerja komoditas bersubsidi tersebut, namun ia berharap tupoksi dari Panja tersebut mengkaji dari semua sisi atau berimbang serta menyeluruh.
Baca juga: Gubernur Yulius Selvanus Sebut Evaluasi Ring Road Tiga
"Saya mendukung Panja DPRD Kabupaten Probolinggo terkait permasalahan pupuk subsidi, hanya jangan fokus permasalahan HET saja, permasalahan pupuk ini selama masih ada subsidi tidak akan pernah selesai sampai kiamat! ", tegasnya. Kamis, 22/01/2025.
Kemana DPRD, LSM ataupun Ormas lainnya sewaktu 90 komoditas pertanian yang pupuknya di subsidi oleh pemerintah diturunkan menjadi hanya 9 Komoditas saja, kenapa kok merem, tidur? "Tutur Presiden G apkm Nada Lantang.
Juned st menambahkan lagi kemana DPRD dan yang lainnya saat jatah pupuk subsidi ke petani yang awalnya perhektar mendapat 400 kg diturunkan menjadi 200 kg.
kemudian membandingkan dengan komoditi masyarakat lainnya yang mendapat subsidi, seperti BBM pertalite, solar dan LPG yang subsidinya lebih besar dibanding pupuk bagi petani,Kalau semua produk subsidi mau di awasi ayo semua diawasi, jangan tidur!, seperti pertalite, banyak penyedot yang bisa menimbun sampai puluhan jerigen, kemana DPRD dimana LSM atau Ormas dan Media? Padahal untuk urusan administrasi membeli pertalite tidak serumit pupuk subsidi, pakai KTP, Foto orang pemilik lahan dan lain lain", ujarnya Juned st.
Tidak selesai di situ ,Salah Satu Aktivis Kabupaten Probolinggo ( Juned st ) kemudian mengajak berhitung penghasilan kios dalam setahun, misalnya kios dalam setahun alokasi pupuk Urea 80 ton. Kalau dijual sesuai HET maka per-kuintal akan mendapat 7.500 atau sama dengan 6 juta pertahun."Sedang pengeluaran kios antara lain menggaji pekerja perbulan 1,5 juta perbulan, Sewa gedung setahun 4 juta, biaya laporan perbulan 50 ribu (materai 2, print dan fotocopy)", jadi dijual 300 pun masih tipis pendapatan kios", tambah Juned st.
Media kemudian mengklarifikasi melalui sambungan telepon kepada Muchlis Ketua Panja DPRD Kabupaten Probolinggo.
Menurutnya DPRD fokus du ke permasalahan pupuk dan panja dibentuk untuk menampung keluhan dari semua pihak baik petani, distributor maupun kios pupuk. Muchlis menjamin Panja DPRD tidak akan mengangkat sepihak saja namun akan mengakomodir secara keseluruhan.
Baca juga: Gubernur Sulut Sebut Sudah 5.000 Orang Diungsikan Akibat Bencana
"Panja adalah produk hukum dari DPRD kabupaten Probolinggo yang tugasnya untuk mengurai permasalahan pupuk dari hulu sampai ke hilir, sehingga semua pihak terkait pupuk di kabupten Probolinggo dapat memahami permasalahannya serta mendapat jalan keluar", pungkasnya.
Redaksi
Editor : Redaktur