Beritainvestigasinews.id, NTT – Dasa Cita ke-9 menjadi salah satu fokus utama dalam pidato Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) pada rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Agenda tersebut menitikberatkan pada percepatan transformasi digital untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, terintegrasi, dan semakin dekat dengan masyarakat.
Gubernur NTT menegaskan bahwa digitalisasi tidak lagi sekadar pilihan dalam pemerintahan, tetapi telah menjadi kebutuhan mendasar untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
"Melalui Dasa Cita ke-sembilan, Pemprov NTT memperkuat konektivitas, integrasi data, literasi digital, keamanan digital, serta digitalisasi pelayanan publik dan sektor produktif. Tujuannya satu: negara hadir lebih cepat di tengah masyarakat," ujar Gubernur NTT.
Kondisi dan Tantangan Digital NTT 2024
Data menjadi salah satu pijakan Pemprov NTT dalam menentukan arah kebijakan digitalisasi. Pada 2024, Indeks Masyarakat Digital NTT tercatat 42,32. Di sisi lain, sekitar 60 persen desa di NTT masih mengalami blank spot.
Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Pemprov NTT untuk membangun Arsitektur Digital NTT Terintegrasi melalui sejumlah strategi, yakni:
. Pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) untuk memperluas jaringan telekomunikasi di wilayah 3T.
.Smart Village di 50 desa blank spot prioritas sebagai percontohan desa berbasis digital.
.Pemanfaatan satelit untuk wilayah kepulauan dan daerah yang sulit dijangkau, terutama bagi sekolah dan fasilitas kesehatan.
Penguatan Pemerintahan Digital
Selain memperluas konektivitas, Pemprov NTT juga mempercepat transformasi birokrasi melalui dua pilar utama. Pertama, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diarahkan untuk mempercepat sekaligus meningkatkan efisiensi layanan administrasi pemerintahan.
Kedua, Portal Satu Data NTT SASANDO yang disiapkan sebagai pusat integrasi data pembangunan daerah. Sistem tersebut diharapkan mampu mendukung pengelolaan data yang lebih akuntabel serta memberikan akses informasi kepada masyarakat.
"Dengan SPBE dan Satu Data SASANDO, pengambilan keputusan tidak lagi lambat dan tidak lagi berbasis asumsi. Semua harus berbasis data, real time, dan bisa dipertanggungjawabkan," tambah Gubernur.
Pemprov NTT menargetkan penguatan Dasa Cita ke-9 dapat memperkecil kesenjangan digital antarwilayah. Dengan demikian, masyarakat di seluruh NTT diharapkan dapat memperoleh manfaat layanan digital secara lebih merata, termasuk mereka yang berada di wilayah pelosok dan sulit dijangkau.
ARIFIN
Editor : Yayuk