Beritainvestigasinews.id, Kota Denpasar, Bali - Kakanwil Kemenkumham Bali Siap Dukung Pembentukan Tim Operasi TK mi Intelijen "KRISNA". Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Anggiat Napitupulu mengikuti Rapat Teknis Keimigrasian terkait pembentukan Tim Operasi Intelijen Keimigrasian "KRESNA" dalam rangka pencegahan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) secara virtual pada Selasa, 4 Juli 2023 waktu setempat.
Dalam kegiatan rapat tersebut, Kepala Kantor Wilayah turut didampingi Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Bidang Inteldakim Kanwil Bali, Kepala Bidang Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Kasi Wasdakim Kanim Kelas I TPI Denpasar, dan Kasubsi Intelijen Keimigrasian Kanim Denpasar.
Baca Juga: Seleksi CPNS Tahap SKB, Mamur Saputra: "Berikan Yang Terbaik dan Jaga Integritas"
Koordinator Penyelidikan dan Operasi Intelijen, Komang Trisna Diatmika menyampaikan adanya kegiatan ini dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi yang mendukung sebagai langkah awal pembentukan Tim Operasi Intelijen Terpusat Keimigrasian KRESNA.
Adapun kerjasama dan kolaborasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang membutuhkan partisipasi dari Kantor Wilayah bersama UPT Imigrasi dalam memberikan informasi berupa bahan keterangan agar nantinya dapat menjadi rekomendasi ke pimpinan dalam mendapatkan penyelesaian masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di seluruh Indonesia.
Anggiat Napitupulu menyatakan dukungan bagi Ditjen Imigrasi dengan memberikan data awal terkait tindak pidana TPPO di Bali. Selain itu, penyampaian apresiasi adanya kegiatan Rapat Teknis Keimigrasian dapat menjadi langkah strategis dan tindakan cepat tanggap menyelesaikan permasalahan TPPO.
Baca Juga: Dongkrak Ekonomi Buleleng, FGD Kemenkumham Bali Sumbang Gagasan Ranperda
Anggiat mengungkap bahwa dengan adanya pembentukan tim operasi ini menunjukkan komitmen serius dari Kementerian Hukum dan HAM dalam melawan tindak pidana perdagangan orang.
Tim ini akan melakukan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, untuk mengumpulkan intelijen, menganalisis data, dan melakukan tindakan penegakan hukum yang diperlukan untuk mencegah dan menghentikan praktik TPPO, kata Anggiat.
Diharapkan bahwa dengan kehadiran Tim Operasi Intelijen Keimigrasian "KRESNA" akan meningkatkan efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap TPPO.
Baca Juga: Pramella Paparkan Pengawasan Orang Asing kepada Kunkerlap Universitas Wijaya Kusuma
Apalagi Bali sebagai tujuan wisata populer di Indonesia sering menjadi target bagi pelaku perdagangan orang, oleh karena itu, upaya ini sangat penting dalam melindungi masyarakat dan menjaga keamanan wilayah tersebut, ujar Anggiat.
(JULIESPASH)
Editor : Redaksi
