“Ratu Solar dan Oknum Aparat Diduga Kendalikan BBM Subsidi untuk Tambang Ilegal”

avatar Romeo

Beritainvestigasinews.id. Mitra,- Dugaan praktik penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal kembali mencuat di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Indikasi kuat mengarah pada keterlibatan sejumlah pihak, mulai dari oknum aparat, pelaku bisnis lokal, hingga sopir pengangkut dengan kendaraan modifikasi. Kasus ini terungkap pada Rabu (27/8/2025).

Seorang anggota Sabhara berinisial A.W. diduga menjadi pengatur distribusi BBM ilegal yang mengalir ke wilayah tambang di Ratatotok. Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber menyebutkan A.W. berperan sebagai “pengendali lapangan” dalam rantai pasok solar bersubsidi yang berbelok arah ke tambang emas ilegal.

Baca Juga: Kapolda Sulut Tarik Kasus Drag Race Maut Kotamobagu: Jika Ada Unsur Pidana, Kami Tindak!

Tak kalah mencolok, sosok seorang wanita muda bernama Wanti mencuri perhatian publik. Ia dijuluki “Ratu Solar” karena diduga mengendalikan distribusi solar bersubsidi dari tiga SPBU besar di Mitra yang konon berada di bawah kendali figur berpengaruh, bahkan disebut-sebut terkait dengan orang nomor satu di daerah tersebut. Aktivitas pengisian BBM dalam jumlah besar tanpa pengawasan ketat kerap terjadi di SPBU yang masuk dalam jaringannya.

Baca Juga: Dinilai Presisi dan Tanpa Sekat, Kapolres Boltim AKBP Golfried Pakpahan Tuai Apresiasi KBPP Polri

Dalam menjalankan operasinya, Wanti dibantu seorang sopir bernama Valen. Ia diketahui rutin mengemudikan mobil Carry Tayo berwarna hitam yang telah dimodifikasi dengan tangki rakitan berkapasitas hingga 2.700 liter. Kendaraan ini digunakan untuk mengangkut solar bersubsidi dari SPBU ke lokasi tambang, diduga di bawah koordinasi langsung jaringan mafia BBM.

Praktik ilegal ini menimbulkan keresahan masyarakat. Selain merugikan negara hingga miliaran rupiah, BBM bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil justru dijadikan komoditas bisnis gelap oleh aktor-aktor berpengaruh.

Baca Juga: Dedy Rundengan Tegaskan WPR Harus Berangkat dari Keberadaan Tambang Rakyat

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah. Namun, desakan publik semakin menguat agar Kepolisian bersama Kementerian ESDM segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh, guna membongkar jaringan mafia BBM yang merusak tatanan distribusi energi nasional.

Berita Terbaru