BeritaInvestigasiNews.id. Sulut,- LSM Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) Sulawesi Utara menilai kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, tengah menghadapi krisis kepercayaan di internal organisasi perangkat daerah (OPD). Penilaian tersebut mencuat menyusul kebijakan penataan jabatan yang dinilai belum mencerminkan prinsip profesionalisme dan sistem merit aparatur sipil negara (ASN).
Ketua PAMI Sulut, Jonathan Mogonta, mengungkapkan bahwa indikasi krisis kepercayaan itu terlihat dari pola penugasan pejabat yang terkesan terpusat pada figur tertentu. Ia secara terbuka menyoroti nama Deni Mangala yang disebut memegang lebih dari satu jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Baca Juga: 65 Tahun Bank SulutGo, Dari Torang Pe Bank Menjadi Pilar Penggerak Ekonomi Sulut dan Gorontalo
“Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius. Apakah sudah tidak ada lagi pejabat lain yang memiliki kapasitas dan kualitas untuk diberi kepercayaan memimpin OPD,” ujar Jonathan.
Menurutnya, praktik penumpukan jabatan berpotensi bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan ASN harus berlandaskan sistem merit, yakni mengedepankan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil serta objektif, bukan atas dasar kedekatan atau pertimbangan subjektif.
Jonathan menambahkan, UU ASN juga mengamanatkan prinsip profesionalitas, efektivitas, dan bebas dari konflik kepentingan. Oleh sebab itu, konsentrasi jabatan pada satu individu dinilai dapat mengganggu efektivitas birokrasi sekaligus memicu ketidakpercayaan di internal OPD.
Baca Juga: MBG Mandek di Manado, Ribuan Siswa Tak Terima Makanan Bergizi: Ke Mana Aliran Anggarannya?
“Jika sistem merit dijalankan secara konsisten, maka tidak akan muncul kesan ketidakadilan, apalagi mosi tidak percaya di lingkungan pemerintahan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan PAMI Sulut bukan bertujuan menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang sehat dan berintegritas.
PAMI Sulut mendesak Gubernur Sulawesi Utara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penataan pejabat agar selaras dengan amanat undang-undang serta mampu memulihkan kepercayaan aparatur dan publik.
“Kepercayaan adalah fondasi utama kepemimpinan. Tanpa kepercayaan, roda pemerintahan akan berjalan pincang dan sulit mencapai kinerja optimal,” pungkas Jonathan.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan PAMI Sulut.
Editor : Kaperwil Sulut Romeo
