Beritainvestigasinews.id || Sampang - Pemerintah Kabupaten Sampang resmi memperkuat tata kelola Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pembentukan Forum CSR sebagai mekanisme satu pintu untuk penyaluran dan pelaporan bantuan perusahaan di wilayah tersebut. Langkah strategis ini diambil dalam rapat koordinasi yang melibatkan jajaran pejabat daerah, perwakilan BUMN, BUMD, serta sektor swasta guna menciptakan sinkronisasi yang lebih baik antara program pemerintah dan kontribusi dunia usaha dalam pembangunan daerah.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Sampang, Ummi Hanik Laila, menjelaskan bahwa penguatan pengelolaan CSR ini merupakan kebutuhan mendesak, terutama untuk menyiasati tren pengurangan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah dituntut untuk lebih inovatif dalam menggali sumber pembiayaan alternatif di luar APBD agar target-target pembangunan yang bersifat prioritas tetap dapat tercapai secara maksimal di tengah keterbatasan anggaran.
Baca Juga: Sinergi Bhabinkamtibmas dan PPL Kawal Panen Jagung di Desa Aeng Sareh Sampang
“Forum CSR ini nantinya menjadi wadah koordinasi dan pelaporan agar seluruh kontribusi perusahaan dapat tercatat dengan baik, transparan, serta tepat sasaran sesuai kebutuhan pembangunan Kabupaten Sampang,” katanya saat memimpin rapat koordinasi di Sampang, Selasa (26/05/2026).
Lebih lanjut, Ummi Hanik menekankan bahwa keberadaan forum ini juga bertujuan untuk memperbaiki sistem dokumentasi kontribusi perusahaan yang selama ini dinilai masih tercecer dan belum terdata secara komprehensif. Dengan adanya sistem pelaporan yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat melakukan inventarisasi aset dan bantuan secara lebih akurat sehingga setiap program CSR yang dijalankan oleh perusahaan benar-benar memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat.
"Mekanisme satu pintu dinilai penting untuk memperkuat pertanggungjawaban serta inventarisasi kontribusi perusahaan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program di lapangan," ungkapnya memberikan penekanan pada aspek akuntabilitas.
Baca Juga: Polres Blitar Bersama Pemkab Sidak SPBE Pastikan Stok Gas LPG 3 Kg Aman Jelang Ramadhan
Pemerintah Kabupaten Sampang sendiri telah menetapkan arah kebijakan CSR untuk tahun 2026 yang akan difokuskan pada empat sektor krusial, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur.
Keempat sektor ini dipilih karena dianggap sebagai fondasi utama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta mempercepat pemulihan ekonomi lokal pasca-pandemi dan dinamika fiskal nasional.
Pihak pemerintah berharap melalui kolaborasi yang solid antara sektor publik dan privat, ketimpangan pembangunan di pelosok desa dapat lebih cepat teratasi melalui dukungan dana non-APBD tersebut. Forum ini sekaligus menjadi media bagi perusahaan untuk menyampaikan aspirasi dan kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan program tanggung jawab sosial di lingkungan sekitar perusahaan beroperasi.
Baca Juga: Polres Sampang Dukung Pemkab Atasi PMK Hewan Ternak
Melalui sinergi yang harmonis antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, pembentukan Forum CSR ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Sampang.
Dengan pengelolaan yang transparan dan tepat sasaran, kontribusi perusahaan tidak lagi sekadar menjadi kewajiban administratif, melainkan menjadi pilar nyata dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga Kabupaten Sampang.
Editor : Taufik
