BERITAINVESTIGASINEWS.ID || BANGKALAN — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bangkalan sukses menggelar launching dan bedah buku bertema lingkungan hidup bertajuk "Keadilan Ekologis Bukan Hadiah Penguasa, Melainkan Hak Hakiki Warga Negara" di Pendopo Agung Kabupaten Bangkalan pada Kamis (29/10/2026).
Kegiatan ilmiah dan sosial yang dihadiri langsung oleh Bupati Bangkalan Lukman Hakim beserta jajaran Forkopimda tersebut mengangkat urgensi kesadaran etika lingkungan serta pentingnya pengelolaan air limbah yang optimal melalui fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di fasilitas kesehatan dan fasilitas umum.
Ketua HMI Cabang Bangkalan, Kresna Bayu, S.H., menegaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan harus diwujudkan melalui tindakan nyata berprinsip "ambil bersih, buang bersih" agar kebermanfaatan alam tetap terjaga bagi generasi mendatang dan makhluk hidup lainnya.
"Kelestarian lingkungan bukan sekadar wacana di atas kertas, melainkan kewajiban moral setiap elemen masyarakat untuk memastikan alam tetap memberikan manfaat berkelanjutan bagi kehidupan," ujar Kresna Bayu, S.H., di hadapan ratusan peserta yang memadati Pendopo Agung Bangkalan.
Diskusi strategis ini membedah karya kolaboratif dari empat penulis yakni Kresna Bayu, S.H., Bahrulloh, S.H., Romi Harris Saputra, S.T., dan Akhmad Syahruddin, S.T., dengan menghadirkan penanggap terkemuka seperti Ketua MUI sekaligus Ketua PCNU Bangkalan KH. Makki Nasir, M.Pd., Rektor UTM Prof. Dr. Safi’, S.H., M.H., serta dokter spesialis anak dr. Hamid Nawawi, Sp.A.
Dalam sesi pemaparan materi, Ketua Bidang HAM dan Lingkungan Hidup HMI Cabang Bangkalan, Bahrulloh, S.H., menyoroti tinjauan kritis dari sudut pandang yuridis dengan menegaskan bahwa pengolahan limbah merupakan instrumen pelindung hak dasar hidup masyarakat berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
"Tidak ada pemenuhan hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak jika ekosistem perairan hancur akibat kelalaian pembuangan limbah," ungkap Bahrulloh, S.H., saat memaparkan materi tinjauan hak asasi manusia dalam pengelolaan lingkungan.
Bahrulloh lebih lanjut menjelaskan bahwa pembiaran otoritas terhadap pencemaran limbah berbahaya atau act of omission memberikan dasar hukum yang kuat bagi warga untuk melayangkan gugatan warga negara (citizen lawsuit) demi menghentikan ancaman krisis lingkungan di daerah.
Praktisi lingkungan sekaligus Pimpinan Basis News, Romi Harris Saputra, S.T., yang turut menjadi bagian dari tim penulis, menambahkan bahwa gerakan mahasiswa dan intelektual harus mampu keluar dari "menara gading" guna mengawal tata kelola ekologis yang buruk melalui pendekatan berbasis data ilmiah.
"Pengawalan persoalan tata kelola ekologis di daerah harus berbasis data riil dan menyentuh langsung akar rumput agar tidak terjebak dalam gerakan retoris yang elitis," tandas Romi Harris Saputra, S.T., dalam pemaparannya.
Dari sudut pandang teknis infrastruktur, aplikator IPAL Akhmad Syahruddin, S.T., menekankan pentingnya menghadirkan solusi instalasi yang fungsional dan berkelanjutan, sebagaimana dibuktikan melalui proyek rekonstruksi nyata di Puskesmas Tanah Merah yang kini telah lolos uji laboratorium Envilab.
"Kami berkomitmen menghadirkan solusi infrastruktur yang benar-benar berfungsi dengan baik, seperti halnya pemulihan fasilitas IPAL di Puskesmas Tanah Merah yang kini telah tuntas dan lolos uji laboraturium," jelas Akhmad Syahruddin, S.T., kepada para peserta bedah buku.
Melalui kolaborasi lintas sektor yang komprehensif antara mahasiswa, ulama, akademisi, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah ini, HMI Bangkalan optimistis bahwa perbaikan tata kelola lingkungan dan air limbah dapat menjadi momentum penting untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta mewujudkan pembangunan Bangkalan yang berkelanjutan.
Editor : Taufik
