BeritaInvestigasiNews.id. Sulut,- Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Agenda tahunan tersebut turut dirangkaikan dengan penyampaian pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.
Baca juga: Dedy Rundengan Tegaskan WPR Harus Berangkat dari Keberadaan Tambang Rakyat
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien R.L. Waworuntu, bersama Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta insan pers.
Para peserta mengikuti jalannya sidang melalui layar lebar yang telah disediakan, sekaligus menyimak secara langsung arah kebijakan nasional yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kinerja Pemerintah dan Lompatan Kebijakan Strategis
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan evaluasi kinerja pemerintah selama kurang lebih 21 bulan masa kepemimpinannya.
Presiden menekankan pentingnya kecepatan pemerintah dalam merumuskan serta menjalankan kebijakan publik, terutama untuk menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang telah berlangsung dalam waktu panjang.
Sektor ketahanan pangan dan energi juga menjadi perhatian utama. Pemerintah menyampaikan berbagai capaian dalam upaya memperkuat kemandirian nasional, termasuk kebijakan energi dan peningkatan produksi sejumlah komoditas pangan strategis.
Capaian tersebut dinilai bukan sebagai titik akhir, melainkan menjadi momentum untuk terus memperkuat pembangunan dan menghadirkan manfaat yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.
Restrukturisasi BUMN dan Percepatan Hilirisasi
Transformasi ekonomi nasional juga menjadi salah satu poin penting dalam pidato kenegaraan.
Pemerintah terus mendorong restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar semakin efisien, produktif dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Kebijakan tersebut berjalan beriringan dengan percepatan hilirisasi industri. Sejumlah sektor strategis terus dikembangkan, mulai dari pengolahan komoditas tambang, pengembangan smelter, hingga pemanfaatan sumber daya alam untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.
DPRD Sulut Siap Kawal Kebijakan Pusat
Menanggapi arah kebijakan nasional tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien R.L. Waworuntu, menyampaikan apresiasi sekaligus menegaskan komitmen legislatif daerah untuk mendukung program pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurut Braien, keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan faktor penting dalam memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi program yang konkret di daerah.
“Program pemerintah pusat saya dukung, apalagi bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat di daerah Sulut,” ujar Braien usai mengikuti rapat paripurna.
Politisi muda tersebut menegaskan DPRD Sulut bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan terus membangun sinergi lintas sektor agar berbagai agenda pembangunan nasional dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami legislatif Sulut bersama-sama dengan Pemprov dan Gubernur Sulut akan terus bersinergi untuk memajukan daerah Nyiur Melambai,” tambahnya.
Menurutnya, momentum penyampaian arah kebijakan APBN 2027 harus menjadi perhatian bersama, sehingga pemerintah daerah dan DPRD dapat menyesuaikan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperluas manfaat pembangunan hingga ke masyarakat di berbagai pelosok daerah.
Kehadiran DPRD Sulut dan Pemprov Sulut dalam agenda kenegaraan ini sekaligus menjadi wujud komitmen untuk terus menjaga komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara legislatif, eksekutif dan pemerintah pusat, pembangunan Sulawesi Utara diharapkan semakin terarah, inklusif dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Nyiur Melambai.
Editor : Romeo