BeritaInvestigasiNews.id. Sulut,- Sejumlah kepala sekolah SMA dan SMK di Sulawesi Utara (Sulut) yang menerima bantuan dari Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengaku mendapat tekanan untuk menyetor sejumlah uang.
Dugaan praktik pungutan liar (pungli) tersebut disebut melibatkan oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulut. Pengakuan sejumlah kepala sekolah itu disampaikan kepada BeritaInvestigasiNews.id.
Baca Juga: Dugaan Pengangkutan Biosolar Subsidi di Dermaga Ruko–Lembeh Disorot, Warga Minta Aparat Turun Tangan
Menurut sumber, para kepala sekolah penerima bantuan telah dipanggil dalam pertemuan pada Selasa dan Rabu, 21–22 Juli 2026. Pertemuan tersebut disebut berlangsung secara tertutup.
“Hal ini disampaikan oleh beberapa kepsek yang merasa ditekan oleh Kabid untuk menyetor kepada pimpinan,” ujar sumber.
Para kepala sekolah mengaku awalnya mengira pertemuan tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi kedinasan. Namun, mereka justru dikumpulkan oleh seorang pejabat struktural berinisial M yang disebut menjabat sebagai Kasub.
Pertemuan itu disebut dihadiri para kepala sekolah SMA/SMK penerima bantuan kementerian. Sumber juga menyebut terdapat seorang petinggi partai yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.
“Semua kepsek kaget kenapa mereka dikumpul. Padahal ini bantuan kementerian, secara pertanggungjawaban tidak harus kepada Pemprov, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemprov Sulut,” kata sumber.
Yang kemudian membuat para kepala sekolah semakin resah, menurut sumber, adalah adanya permintaan untuk menyiapkan sejumlah uang.
Tak hanya soal dugaan permintaan setoran, muncul pula pengakuan mengenai ancaman mutasi terhadap kepala sekolah yang tidak memenuhi permintaan tersebut.
Ancaman itu disebut disampaikan oleh Kabid SMA yang baru di Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, Chemry Nojen Lebe.
“Kalau ngoni nyanda kase itu setoran doi bulan Agustus dapa roling ngoni samua,” demikian pengakuan sumber mengenai pernyataan yang disebut disampaikan kepada para kepala sekolah.
Pernyataan tersebut membuat sejumlah kepala sekolah merasa tertekan dan khawatir terhadap keberlangsungan tugas mereka.
Baca Juga: SPBU Kairagi Diselimuti Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi, CCTV dan Data Transaksi Diminta Dibuka
Para kepala sekolah juga mempertanyakan alasan adanya permintaan setoran, mengingat bantuan tersebut merupakan program dari kementerian. Mereka menilai pertanggungjawaban penggunaan bantuan semestinya mengikuti mekanisme dan ketentuan program kementerian yang berlaku.
Sementara itu, informasi terbaru menyebutkan beberapa kepala sekolah telah dihubungi langsung oleh Kabid SMA dan diminta untuk menghadap pada Senin pekan depan.
Dugaan permintaan setoran dan ancaman mutasi ini perlu mendapat perhatian serius dari pihak berwenang. Jika benar terjadi, praktik tersebut tidak hanya merugikan kepala sekolah, tetapi juga berpotensi mencederai tata kelola bantuan pendidikan yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan.
Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, khususnya pejabat yang disebut dalam pengakuan para kepala sekolah, terkait kebenaran pertemuan, permintaan setoran, serta dugaan ancaman mutasi tersebut.
Editor : Romeo
